[ad_1]
JawaPos.com – Polemik di dunia pendidikan Indonesia masih terus terjadi. Kali ini terkait penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (PP SNP).
Terkait hal itu, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani mengatakan, sejak awal pihaknya tidak memahami orientasi pendidikan saat ini yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
“Saya dari sejak awal Nadiem ini nggak mengerti arah orientasi pendidikan kita, kesalahannya siapa yang meletakkan Nadiem itu, semakin kacau ini,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (18/4).
Ia juga meminta, perihal kesalahan penyusunan dalam PP SNP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas. Khususnya jika tidak ada komunikasi dengan presiden mengenai penyusunan ini. “Saya kira harus ada pertanggungjawaban, kalau memang presiden tidak mengetahui ada masukan dari menteri-menterinya, itu menterinya harus dipecat,” terangnya.
Dirinya pun berharap Jokowi memperlihatkan komitmennya atas permasalahan ini, yakni tetap berpegang teguh pada konstitusi. Sebab menurutnya, penghapusan ini sudah menyalahi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, ini bukan kali pertama kekeliruan penyusunan kebijakan yang dilakukan Kemendikbud.
“Kalau mau menunjukkan presiden komitmen terhadap UUD, kalau ada bawahannya yg ternyata keliru, itu harus diambil tindakan tegas, kalau presiden tidak mengambil tindakan tegas, hanya memperbaiki, itu berarti presiden menyetujui, kalau begitu itu persoalan serius, ini kan berulangkali tindakan kayak gini (keliru),” tutur dia. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
