[ad_1]
JawaPos.com- Berbagai jalan ditempuh untuk menjamin pendidikan siswa tidak terkendala karena biaya. Pemkot Surabaya pun menghimpun bantuan lewat program corporate social responsibility (CSR) dan donasi dari PNS. Dari dua sumber tersebut terkumpul Rp 12.513.000.000.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, program CSR itu sejatinya berjalan setiap tahun. Fungsinya membantu biaya pendidikan siswa yang tidak mampu. Tahun ini tujuh perusahaan ikut serta menyalurkan donasi. ”Jumlahnya mencapai Rp 5 miliar,’’ paparnya.
Selain CSR, pemkot juga meminta PNS turut berempati dengan pendidikan. Hasilnya, dana yang terkumpul cukup besar. Nominalnya berkisar Rp 7 miliar. Bantuan yang terkumpul tersebut langsung disalurkan kepada siswa yang membutuhkan. Sasarannya pelajar SMP yang tidak mampu. Mereka mengenyam pendidikan di sekolah swasta. ”Total penerima bantuan sebanyak 4.188 orang,’’ ucapnya.
Eri berkali-kali mengucap syukur. Pasalnya, pada masa pandemi, kepedulian perusahaan pada pendidikan tidak luntur. Meski kondisi ekonomi tengah terimpit, empati tetap terjaga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh ASN. Dari data dinas pendidikan (dispendik), 3.279 PNS menyalurkan donasi pendidikan itu. ”Di masa pandemi ini seluruh stakeholder memang harus bergandengan tangan. Karena pemkot tidak akan sempurna tanpa bantuan seluruh pihak,’’ terangnya.
Bantuan yang terkumpul itu tidak lantas disimpan. Pemkot melakukan pendataan. Memastikan jumlah siswa yang tidak mampu mendapatkan donasi. Setelah data valid, uang itu disalurkan. Pemkot mentransfer dana tersebut ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa MBR. ”Saya pastikan bantuan tepat sasaran,’’ paparnya.
Suami Rini Indriyani itu berharap, kerja sama pemkot dan seluruh stakeholder terus berjalan. Tidak lantas putus setelah bantuan disalurkan. Pemkot serta perusahaan bakal saling melengkapi. Tujuannya, warga Surabaya semakin sejahtera.
Kepala Dispendik Supomo menambahkan, nominal bantuan tersebut bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020, donasi bagi siswa tidak mampu itu mencapai Rp 4 miliar. ”Saat ini bertambah 300 persen menjadi Rp 12 miliar,’’ ucapnya.
Ke depan, dispendik merancang sebuah aplikasi. Laman online itu berfungsi memantau pembelajaran serta jumlah siswa yang tidak mampu. Dengan demikian, pemkot mendapatkan data pasti pelajar yang membutuhkan uluran tangan.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
