LAMPUNG UTARA (IM) – Diduga ada kecurangan dalam tubuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara terkait pelayanan pembuatan Dokumen, Senin (23/09/2024)
Hal tersebut terkuak setelah adanya kesulitan yang dialami oleh salah satu warga yang akan memperbarui Kartu Keluarga di Mall Pelayanan Publik (MPP) bidang Disdukcapil.
Setelah merasa persyaratan yang dibawa sudah lengkap seperti apa yang diharuskan, namun dibagian penerimaan berkas dinyatakan berkas warga tersebut kurang lengkap dan harus kembali lagi ke desa untuk melengkapi kembali.
“Padahal yang saya bawa ini sesuai dengan apa yang diminta, kok malah disuruh balik lagi ke desa untuk buat surat kuasa, kalau emang pakai surat kuasa kenapa tidak diberitahu dari awal saya jauh dari desa mau bolak balik ke sini butuh biaya,” Ujarnya.
Sedangkan, setelah antrian warga tersebut ada warga yang membawa lebih dari satu berkas dengan persyaratan yang tidak lengkap, dan hanya diduga menelpon salah satu Calon Bupati Lampung Utara, warga tersebut langsung mendapat nomor antrian, bahkan bisa membuat lebih dari satu dokumen (tanpa persyaratan yang lengkap).
Setelah dikonfirmasi, warga tersebut mengatakan “saya tinggal telpon (calon bupati) terus nanti kan (calon bupati) nelpon ke bos capil, makanya bisa semua ini tinggal nunggu saja,” Ungkapnya.
Tidak hanya itu, diduga bahwa pembuatan dokumen tersebut juga dilandasi dengan adanya politik untuk mendukung Calon Bupati tersebut.
“Kalau memang ada keluarga kalian yang susah buat ini (KK/KTP) bisa ini dibantu asal satu dukungan kita, ” Katanya.
Sebenarnya ada apa yang terjadi di tubuh Disdukcapil? Sebelumnya banyak sekali dugaan adanya orang dalam ( pegawai capil) yang memanfaatkan keadaan untuk melayani masyarakat dengan imbalan rupiah, dokumen langsung jadi (tanpa persyaratan lengkap).
Kini terjadi lagi dengan landasan dari Calon Bupati Lampung Utara. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tidak hanya pada Disdukcapil (diduga curang), namun salah satu Calon Bupati tersebut juga diduga memanfaatkan tahun politik dengan menjadi perantara (kecurangan) di Disdukcapil.
Setelah dikonfirmasi, Kepala Disdukcapil Maryadi menerangkan “tidak ada yang telpon saya untuk hal itu apalagi calon bupati, tidak ada, dan saya akan hubungi bagian pendaftaran dan penerimaan berkas untuk menindaklanjuti hal ini,” Jelasnya.
Sebenernya siapakah yang bermain didalam hal ini? Apakah Disdukcapil atau Calon Bupati? Atau Calon Bupati dan Disdukcapil diduga memang memanfaatkan tahun politik dan masyarakat awam untuk meraih keuntungan masing-masing? (Shanti)
