[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Chief of Mission United Nations Environmental Programme Indonesia, Barlev Nico Marhehe mengatakan, pandemik COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara menyebabkan emisi karbon dioksida turun hingga 7 persen pada 2020.
Hal itu disebabkan karena perubahan perilaku masyarakat dunia akibat penerapan lockdown serta pembatasan sosial masyarakat, yang membuat kendaraan hingga pabrik penghasil emisi karbon berkurang mobilitasnya.
“Sekalipun ada penurunan 7 persen, itu hanyalah kejutan sesaat. Dunia masih tetap mengarah pada situasi akhir dekade ini mungkin suhunya bisa 3-4 derajat Celcius,” kata Barlev dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara daring, Kamis (11/2/2021).
Dia pun menyambut baik inisiatif pemerintah melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang digagas Bappenas dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, Barlev berharap Indonesia dapat menjadi negara yang berkontribusi terhadap upaya melawan perubahan iklim global.
Dalam program LCDI, kata dia, Indonesia punya target penurunan emisi dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, yakni 29 persen dan 41 persen dengan bantuan negara lain di dunia.
1. Pemerintah harus punya rencana ambisius untuk menekan emisi karbon dioksida
Sementara itu, Direktur World Resources Institute (IWR) Nirarta Samadhi mengatakan, pemerintah Indonesia sudah punya rencana yang cukup ambisius untuk menekan emisi karbon dioksida. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk melawan peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius seperti yang diharapkan.
“Sumbangan Indonesia dan negara lain belum sesuai dan tidak akan membawa kita ke 1,5 derajat, lebih ke 3 atau 4 derajat. Jadi Indonesia harus lebih ambisius,” ujar Nirarta.
2. DPR dorong RUU energi terbarukan untuk dukung penurunan emisi karbon dioksida
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menuturkan, pihaknya punya visi yang sama untuk merealisasikan transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan, sebagai upaya menekan emisi karbon dioksida. Sebab, eksplorasi besar-besaran yang dilakukan saat ini tentu akan menurunkan produksi minyak dan gas nasional.
“Saat ini mengenai pembahasan di Komisi VII bahwa kita sedang mendorong dan sudah masuk di dalam Prolegnas tahun 2021 adalah RUU energi baru dan terbarukan,” kata Dyah Roro.
3. Dalam RUU energi terbarukan, DPR dorong persaingan harga antara batubara dan energi terbarukan
Nantinya, lanjut Dyah, dalam RUU tersebut pihaknya akan mendorong adanya persaingan harga batubara dengan energi terbarukan, dengan memperhitungkan dari aspek kesehatan tenaga kerja, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat produksi batubara hingga menjadi sumber energi.
“Sehingga dalam hal ini fossil fuel bisa setara dengan renewable energy,” tuturnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
