[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat khusus bersama pimpinan DPD dan DPC partai secara daring. AHY menyebut ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan di partainya.
“Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip dari channel YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
1. Kudeta terhadap AHY disebut melibatkan pejabat penting di lingkaran Istana
AHY menjelaskan, informasi itu dia dapatkan melalui kesaksian dan penjelasan dari sejumlah pihak yang bisa dipercaya. Bahkan, kata AHY, pihak yang ingin melakukan kudeta terhadap dirinya datang dari lingkaran istana atau pemerintahan.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.
2. AHY meminta penjelasan Jokowi terkait isu kudeta tersebut
Menanggapi hal tersebut, AHY langsung mengirim surat kepada Presiden Jokowi secara resmi untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi terkait kebenaran informasi itu.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” tutur dia.
3. AHY sebut ada lima orang yang ingin melakukan kudeta
Lebih jauh AHY menjelaskan, manuver politik itu digerakan oleh pihak internal dan eksternal yang terdiri dari lima orang. Mereka adalah satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang pernah dipecat, dan satu mantan kader yang telah dikeluarkan partai tiga tahun lalu, serta seorang pejabat tinggi di pemerintahan.
“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” kata AHY.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
