[ad_1]
JawaPos.com – Ini bisa menjadi alarm dan atensi bersama. Terutama satgas Covid-19. Dalam sepekan terakhir, tren kasus aktif di Kabupaten Gresik terus meningkat. Meski relatif tidak drastis, jika tidak ada antisipasi, tetap ada pengaruh potensi persebaran.
Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan. Angka didapatkan dari pengurangan total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan angka kesembuhan dan kematian. Semakin kecil kasus aktif, berarti semakin baik pencegahan dan pengendalian. Nah, mulai 23 sampai 29 April, terdata terus ada kenaikan.
Data yang dihimpun Jawa Pos, pada 23 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 47 orang. Sejak tanggal tersebut, ternyata kasus aktif itu perlahan bertambah 1–2 orang. Hingga Kamis (29/4), jumlahnya menjadi 54 orang. Adapun total jumlah kasus positif 5.540 orang, sembuh 5.133 orang, dan meninggal 353 orang (selengkapnya lihat grafis).
Kabupaten Gresik pernah mencatatkan rekor terendah kasus aktif pada 17 Desember lalu. Saat itu, jumlahnya hanya 17 orang. Rekor kasus aktif paling tinggi terjadi pada 25 Januari 2021. Jumlahnya mencapai 338 orang. Ketika itu, hampir semua ruang isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit penuh. RSUD Ibnu Sina pun membuka semua ruang isolasinya. Bahkan, banyak pasien yang terpaksa tertahan di IGD.
Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir berharap satgas Covid-19 dan semua pihak tidak lengah. Dia menegaskan, pandemi belum berakhir. Bahkan, belajar dari tsunami Covid-19 di India dan beberapa negara lain, kesadaran dan kewaspadaan mesti ditingkatkan. Terutama menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Politikus PKB itu khawatir berbagai peraturan ketat yang sudah tertulis hanya selesai di atas kertas. Khususnya tentang larangan mudik.
’’Perlu strategi jitu untuk meningkatkan kesadaran akan protokol kesehatan. Dan, pemerintah punya sumber daya akan hal itu,’’ ujarnya.
Dia juga menyoroti program vaksinasi massal yang terasa melambat jika dibandingkan dengan Surabaya dan Sidoarjo sebagai daerah tetangga. Dia mengatakan, jika alasannya keterbatasan vaksin, satgas perlu meningkatkan koordinasi dan menekan pemerintah pusat untuk meminta tambahan jatah vaksin.
’’Kabupaten Gresik itu juga sama-sama berpenduduk banyak. Karena itu, memang seharusnya secara proporsional mendapat jatah vaksin banyak,’’ kata politikus muda asal Wringinanom itu.
Sepengetahuannya, pola distribusi vaksin tersebut tentu menggunakan berbagai perhitungan dan asas proporsionalitas. Termasuk kesiapan sarana dan prasarananya. Belum lagi sebagai daerah industri, tentu mobilitas penduduk ke Gresik juga tinggi. Karena itu, sudah seharusnya Gresik mendapat jatah banyak. ’’Tinggal bagaimana cara pemerintah daerah melobi provinsi atau pusat,’’ paparnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta PNS Besar Hati THR Tak Penuh, Toh Juni Gaji 13 Cair
Dia menambahkan, penanganan Covid-19 itu juga mesti terencana disertai indikatornya. Nah, dia melihat pola yang tergambarkan dalam dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 masih sangat umum. ’’Untuk menyelesaikan pandemi, perlu strategi maraton. Nah, menurut kami, hal itu belum tergambarkan dalam RPJMD,’’ ujarnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
