[ad_1]
JawaPos.com–Puluhan pelajar memadati Gedung Negara Grahadi pada Rabu (2/6). Pelajar SMA dari sekolah di Surabaya itu hadir membawa tulisan. Mereka melakukan demonstrasi dan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refleksi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebab, terdapat beberapa hal dalam PPDB yang dirasa merugikan siswa.
Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Akmal Putra merasa pada PPDB 2021 dengan sistem zonasi kembali memunculkan problematika.
”Selama 3 sampai 4 tahun teman-teman pelajar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Surabaya, menerima akibat atas dasar kalimat pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi. Kami tidak terima, kami menyerukan 2021 tiadakan jalur zonasi,” tutur Mirza.
Menurut dia, sistem zonasi menunjukkan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah merampas hak peserta didik. Sebab dalam zonasi, sebagian besar kuota dianggarkan untuk siswa yang tinggal di kecamatan dekat sekolah.
Padahal pembangunan sekolah negeri tidak merata. Akibatnya, peserta didik menumpuk di sekolah negeri tertentu. ”Kita tahu di setiap kecamatan masih banyak yang belum ada sekolah. Sekolah terkadang menumpuk di 1 kecamatan. Ini menimbulkan efek yang besar, banyak anak-anak yang tidak lolos,” ucap Mirza saat orasi.
Akibat zonasi, dia melihat sistem pendidikan tersendat. Dia mendesak pemerintah kota, provinsi, dan Kementerian Pendidikan, segera mencabut regulasi sistem zonasi. ”Dalam hitungan kasar, ada sekitar 3000 teman-teman yang tidak bisa masuk negeri, tidak bisa sekolah. Kami menuntut pemerintah bertanggungjawab atas teman-teman yang tidak bisa sekolah. Kalau atas dalih pendidikan, nggak usah zonasi-zonasi, gugurkan saja. Kandaskan zonasi tahun ini,” kata Mirza.
Mirza meminta Pemkot Surabaya segera turun tangan mencari solusi zonasi PPDB. Dia meminta wali kota dan wakil wali Kota Surabaya merealisasikan janji kampanye. ”Mas Eri dan Armuji, segera realisasikan janji untuk ulurkan tangan kepada pelajar di Surabaya,” ujar Mirza.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan Surabaya Eko Notonugroho. Dia berjanji menjembatani para pelajar dan komunitas yang memperjuangkan dunia pendidikan.
”Dari laporan yang kami terima, orang tua tidak menerima ketidakadilan dalam hal ini. Mereka tidak menerima informasi yang utuh atau masif. Kami juga memberikan pembelajaran kepada orang tua yang posisi anaknya seperti ini agar tidak selalu disalahkan pemerintah,” terang Eko.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
