[ad_1]
JawaPos.com – Prestasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bisa membawa Jateng meraih predikat provinsi terbaik dalam pelaporan LHKPN serta provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi, menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara khusus, KPK pun meminta Ganjar untuk memberikan motivasi kepada ratusan kepala daerah se Indonesia terkait pelaksanaan LHKPN.
Ganjar menjadi salah seorang narasumber bersama tiga tokoh lainnya dalam webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia, Selasa (7/9). Selain Ganjar, ada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.
“Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang. Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Dalam paparannya, Ganjar mengakui bukan pekerjaan mudah untuk menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu. Awalnya, banyak pejabat yang ketakutan untuk mengisi LHKPN karena memang ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya. Butuh upaya panjang untuk meyakinkan mereka agar bersedia mengisi LHKPN. Termasuk meminta dukungan KPK.
“Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon I dan II wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan,” jelas Ganjar.
Bahkan ada cerita menarik, di mana banyak pejabat yang memilih menjual barang-barang mereka sebelum mengisi LHKPN. Namun seiring berjalannya waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik. Seluruh pejabat eselon I dan II tertib melaporkan harta kekayaannya.
Ganjar pun melakukan terobosan. Tak hanya pejabat eselon I dan II yang melaporkan LHKPN. Tapi juga sampai eselon IV, sesuai izin KPK.
“Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen,” terangnya.
Bahkan, Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua ASN di Jateng ikut melaporkan harta kekayaan. Terobosan yang disebut LHKASN itu pun berjalan sukses. Total ada 38.199 ASN di Jateng, yang semua mengisi LHKPN 100 persen.
“Jadi saat ini saya mengatakan bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak,” ucap gubernur.
Agar pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng tertib melaporkan harta kekayaan, Ganjar telah menerbitkan Peraturan Gubernur. Di dalam aturan itu, juga ada sanksi yang dikenakan jika ada yang melanggar atau tidak tertib.
“Saya cek ada satu pejabat di pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP-nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN,” tegasnya.
Namun demikian, saat ini masih ada tantangan yang harus disempurnakan. Sebab, kini KPK meminta LHKPN tidak hanya tuntas 100 persen, tapi juga akurat. Akurasi inilah lanjut Ganjar yang harus dilakukan saat ini. “Saya minta teman-teman melakukan improvement. Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya. Saya yakin bisa,” ucap dia.
Sementara itu, KPK berharap daerah lain bisa meniru langkah Ganjar. Sehingga daerah mereka bisa menjadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN.
“Daerah lain mari jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN. Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu,” papar Pahala. (Eno)
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
