[ad_1]
JawaPos.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi berdiri sendiri selepas Kemenristek digabung ke Kemendikbud. Sejumlah lembaga penelitian yang selama ini di bawah koordinasi Kemenristek berharap tetap berdiri sendiri. Alias tidak ingin dilebur ke BRIN.
Seperti diketahui ada sejumlah lembaga penelitian yang berada di bawah koordinasi Kemenristek. Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Ada yang berpendapat nantinya lembaga-lembaga penelitian itu dilebur di dalam BRIN.
Kepala BPPT Hammam Riza berharap nantinya BRIN dan BPPT bisa sama-sama eksis. “Artinya BPPT tidak dilebur ke dalam BRIN,” katanya Kamis (15/4).
BRIN lebih bertugas sebagai koordinasi dari sejumlah lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan (litbangjirap). Sementara BPPT menjalankan tugasnya seperti sekarang ini.
Dia menjelaskan sudah banyak inovasi teknologi yang diterapkan oleh BPPT. Diantaranya adalah pemasangan kembali alat deteksi tsunami berbasis buoy di sejumlah tempat.
Salah satunya di perairan selatan Malang. Hammam mengatakan, buoy yang dipasang awal Maret itu berfungsi optimal saat terjadi gempa besar di Malang Sabtu (10/4) lalu.
Hammam menuturkan lokasi pusat gempa dengan titik buoy diperkirakan sekitar 27 km. Dia mengatakan buoy tersebut berhasil mengirimkan data terjadinya gempa ke stasiun penerima data.
“Hal ini dikuatkan dengan konfirmasi dari buoy bahwa sistem ini memverifikasi bahwa tidak ada tsunami,” katanya.
Hammam menceritakan data dari BMKG gempa 6,1 SR terjadi pada 14.00.15 WIB. Kemudian pada pukul 14.04.00 WIB stasiun Ina-TOC (Indonesia Tsunami Observation Center) menerima alert mode dari Buoy Malang. Dengan diterimanya sinyal alert mode tersebut, Hammam mengatakan mengindikasikan bahwa buoy Malang telah mendeteksi adanya gempa. Yaitu melalui perubahan tekanan air laut yang dipicu gelombang gempa.
“Namun data tersebut tidak melebihi ambang batas perubahan tekanan air laut yang mengindikasi adanya tsunami,” katanya.
Artinya gempa berkekuatan 6,1 SR tersebut tidak berpotensi tsunami. Informasi ini sama dengan pengumuman yang disampaikan BMKG.
Senada dengan Hammam, harapan serupa juga disampaikan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Dia menuturkan Lapan dibentuk dengan Perpres berdasarkan UU 21/2003 tentang Keantariksaan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Serta penyelenggaraan keantariksaan.
Meskipun begitu untuk tugas penelitian dan pengembangan, Lapan wajib mengikuti amanat UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek untuk diintegrasikan ke BRIN. Untuk itu Thomas mengatakan Lapan mengusulkan jalan tengah ke Presiden Joko Widodo.
Yaitu Lapan sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan keantariksaan. Kemudian kegiatan riset dan inovasi yang mereka lakukan dikoordinasikan dengan BRIN.
“Mencakup koordinasi program dan anggaran,” katanya.
Sehingga program litbang Lapan diusulkan dalam bentuk block grant dari BRIN. Tanpa melebur Lapan ke BRIN.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
