[ad_1]
JawaPos.com – Pimpinan dan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 akan menjadi prioritas utama parlemen saat ini. Hal yang diprioritaskan tersebut terkait regulasi, pengawasan, dan alokasi anggaran terhadap upaya-upaya pemulihan.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah terus mempercepat penanganan Covid-19 melalui pendistribusian vaksinasi. Sebab, hal itu sangat diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan realisasi investasi yang saat ini sedang terbangun.
“Kami meminta pemerintah untuk mengupayakan kebijakan penanganan COVID-19 terutama dalam penerapan vaksinasi. Banyak perbaikan kebijakan yang harus dilakukan untuk menurunkan laju penyebaran Covid-19 khususnya pasca libur Lebaran,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (27/5).
Disamping itu, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan yang implementatif serta mengevaluasi dalam penanganan Covid-19 tersebut. Misalnya saja terkait dengan larangan mudik beberapa waktu lalu. Dalam mengantisipasi penyebaran dan menggerakan roda ekobomi harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang.
Sebab, kata dia, pada triwulan II tahun ini merupakan momentum pemulihan ekonomi yang perlu dijaga. Indikasi pemulihan ekonomi tersebut salah satunya tampak dari realisasi investasi yang sudah mulai meningkat.
Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan
Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih
Berdasarkan data Kementerian Investasi atau BKPM mencatat, realisasi investasi langsung pada kuartal I 2021 mencapai Rp 219,7 triliun, naik 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Adapun secara kuartalan, angka tersebut naik 2,3 persen. Pada kuartal I 2021 terjadi pergeseran tren investasi dimana penanaman modal asing (foreign direct investment) mulai mendominasi.
Di sisi lain, pihaknya mendorong Kementerian Kesehatan agar menata ulang agenda prioritas yang telah ditetapkan sebelum pandemi. Sebut saja GERMAS dan peningkatan tata kelola sistem kesehatan.
“Coba diatur ulang agar fokuskan agenda kepada penganganan Covid-19 dan vaksin. Ini lebih mendesak untuk dilakukan dan DPR akan mengetatkan pengawasan dalam hal tersebut,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
