[ad_1]
JawaPos.com – Tidak ada waktu bagi Wali Kota Eri Cahyadi untuk beristirahat. Setelah ditetapkan sebagai nakhoda baru Kota Pahlawan, dia terus berupaya mewujudkan janji kampanyenya. Salah satu yang bakal direalisasikan adalah bidang kesehatan. Pemkot akan meng-cover biaya BPJS Kesehatan.
Selasa (2/3) Eri berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan Surabaya. Pemimpin baru Surabaya itu didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Febria Rachmanita. Mereka menggelar rapat koordinasi. Membahas persoalan BPJS Kesehatan.
Setelah menggelar rapat, Eri menjelaskan hasil pertemuan itu. Menurut dia, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan. Fungsinya, meng-cover biaya perawatan warga yang sakit. Nah, di Surabaya, dia menemukan sejumlah warga yang belum mengikuti program pemerintah itu.
Ada dua penyebab warga belum mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Pertama, sejak awal mereka tidak mengikuti BPJS Kesehatan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Alhasil, mereka tidak mampu memenuhi tanggungan iuran tersebut.
Penyebab kedua, warga mendadak tidak mampu lantaran mereka harus menerima kebijakan perusahaan. Di-PHK dari tempat kerja. Pandemi virus korona memaksa perusahaan mengambil langkah pengurangan pegawai. Tujuannya, mengurangi beban perusahaan.
Eri tidak ingin penderitaan warga terus bertambah. Pemkot harus turun tangan memberikan bantuan. Sebab, kesehatan merupakan kebutuhan utama. ’’Jangan sampai warga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,’’ ucapnya.
Sebagai solusinya, pemkot akan menanggung beban warga itu. Iuran BPJS Kesehatan di-cover pemkot. Dengan begitu, pelayanan kesehatan terus berjalan.
Pemkot tidak pilih kasih dalam menerapkan kebijakan tersebut. Seluruh warga Surabaya berhak mendapatkan. Mulai yang tidak mampu hingga yang ekonominya telah mapan.
Menurut Eri, kebijakan itu tidak asal dirancang. Jauh-jauh hari dia sudah mendapatkan banyak masukan. Salah satunya, mengapa warga yang mampu juga mendapatkan bantuan iuran BPJS.
Dari hasil telaah, tidak sedikit warga yang mampu juga mengalami kesulitan. Yang semula mengikuti BPJS mandiri seketika menjadi miskin karena terus-menerus harus mencukupi kebutuhan kesehatan tersebut.
Misalnya, warga yang sakit ginjal akut. Mereka membutuhkan penanganan serius. Setiap minggu menjalani cuci darah. Tentu, biaya pengobatan tidak sedikit.
Bagi warga yang semula mengikuti BPJS mandiri, pemkot memberikan penawaran. Pemkot akan menanggung iuran BPJS Kesehatan. ’’Asal mereka bersedia masuk kelas III,’’ jelasnya.
Mendapatkan pelayanan kesehatan itu cukup mudah. Tidak berbelit. Misalnya, warga yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit atau menjalani pemeriksaan kesehatan. ’’Nanti cukup menunjukkan KTP. Langsung dilayani petugas,’’ ucapnya.
Saat ini kebijakan meng-cover biaya BPJS Kesehatan itu dimatangkan. Pemkot mengadakan rapat maraton agar tuntas dalam waktu dekat. Mantan kepala bappeko itu mematok target. Paling lambat bulan depan, kebijakan tersebut berjalan. ’’Insya Allah BPJS ter-cover pada April,’’ paparnya.
Tidak hanya itu, pemkot juga merancang perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Terutama di puskesmas. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.
Ada dua layanan yang ditingkatkan. Pertama, waktu pelayanan. Seluruh puskesmas harus cepat dalam memberikan pelayanan. Mulai pasien mengantre hingga mendapatkan obat.
Pemkot akan menelaah. Berapa waktu yang dibutuhkan. Misalnya, dipatok paling lama 15 menit. ’’Lebih dari itu berarti ada yang salah. Nanti Kadinkes yang memantau,’’ jelasnya.
Layanan kedua, konsultasi dan pemesanan antrean puskesmas. Pemkot berencana membuat aplikasi sehingga memudahkan warga. Pasien tidak perlu datang pagi untuk mengantre.
Baca Juga: Diduga Buat Laporan Fiktif, Aktor Senior Mark Sungkar Didakwa Korupsi
Suami Rini Indriyani itu mengatakan, layanan konsultasi dibutuhkan. Contohnya, warga yang sakit ringan tidak perlu ke dokter. Bisa langsung bertanya kepada dokter. Tenaga kesehatan nanti memberikan resep obat yang harus dibeli. Eri menargetkan, Maret layanan itu sudah berjalan. ’’Karena tugas kami membuat warga nyaman dengan pelayanan pemkot,’’ ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, kebijakan tersebut sangat dibutuhkan warga. Sebab, pada masa pandemi Covid-19, kesehatan merupakan hal yang utama. ’’Pemkot hadir memberikan pelayanan,’’ tuturnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
