[ad_1]
JawaPos.com – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono bersedia untuk melakukan debat terbuka dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Debat terbuka ini terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kini akan memecat 51 pegawai KPK.
Saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (30/5), Giri mengungkapkan, dirinya bersedia jika memang diminta melakukan debat terbuka. “Bukan saya yang menginginkan, tetapi ada keinginan netizen ada perdebatan. Kalau diminta saya bersedia,” imbuh Giri kepada JawaPos.com, Minggu (30/5).
Debat terbuka wawasan kebangsaan ini ramai di media sosial Twitter. Hal ini menyusul polemik TWK yang belakangan akan memecat 51 pegawai.
Baca Juga: Ratusan Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Firli Bahuri Tunda Pelantikan
“Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?,” cuit Giri dalam akun media sosial Twitter pribadinya.
Giri yang sudah bekerja di KPK selama 16 tahun ini menyesalkan dirinya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyatakan, debat terbuka wawasan kebangsaan dengan Firli Bahuri ini dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran.
Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan
Bisa gitu gak?
— Giri Suprapdiono (@girisuprapdiono) May 29, 2021
“Semua hal untuk kebaikan dan kebenaran akan kita lakukan,” tegas Giri.
Lulusan dari Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam mengakui pernah mengikuti
tes wawasan kebangsaan (TWK) saat seleksi calon pimpinan (capim) KPK pada 2014, dia lulus dan masuk 19 besar. Serta pada seleksi capim KPK 2019, Giri pun lulus dan masuk 40 besar.
“Saya lolos tes tersebut. Bahkan saya satu kelompok dalam proses diskusi dengan Ketua KPK (Firli Bahuri),” papar Giri.
Giri berujar, debat terbuka bisa dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak. Hal ini perlu dibuktikan, sehingga publik mengetahui secara terbuka informasi TWK yang merupakan bagian dari syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Debat terbuka ini salah satu membuktikan tes wawasan kebangsaan ini kedok penyingkiran pegawai atau tidak,” ungkap Giri.
Terkait mundur dari kekalahan debat, lanjut Giri, hal itu sebagai langkah pertanggungjawaban. Dia menegaskan, budaya mundur atau malu merupakan bagian dari sikap integritas.
“Biar ada pertanggungjawaban akan kata-kata. Budaya mundur, malu, adalah budaya integritas. Agar Indonesia bisa tetap berbudaya luhur,” ucap Giri menandaskan.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri tidak merespon konfirmasi JawaPos.com terkait ajakan debat terbuka wawasan kebangsaan tersebut.
Sebagaimana diketahui, tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN menuai polemik. TWK ini telah menyatakan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi ASN.
Hasil rapat bersama antara KPK dengan BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham pada Selasa (25/5) lalu justru menyatakan, 51 orang dari 75 pegawai akan diberhentikan dengan alasan tidak bisa dibina lagi. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
