Dewan Nilai Posko Covid-19 di Tingkat Desa Belum Maksimal

oleh

[ad_1]

JawaPos.com – Hingga kini, sebanyak 318 di antara 322 desa di Sidoarjo sudah memiliki posko Covid-19. Namun, pelaksanaannya dinilai belum maksimal. Dewan masih menerima keluhan dari warga, terutama mereka yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fredik Suharto menyebutkan, 318 desa itu sudah punya posko dengan segala kelengkapannya. Seperti spanduk imbauan dan lainnya. Dana desa juga mulai digunakan untuk penanganan Covid-19. Pihak desa diberi kewenangan menggunakan minimal 8 persen dari dana desa untuk penanganan Covid.

’’Jika ditotal, anggaran untuk Covid dari seluruh desa mencapai Rp 33 miliar. Pertengahan Juli ini, realisasinya sudah Rp 11 miliar,’’ kata Fredik. Dana tersebut bisa digunakan untuk pemakaman, hand sanitizer, dan kebutuhan warga isoman.

Namun, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menilai satgas maupun posko di tingkat desa belum berefek ke masyarakat. Dia kerap menerima keluhan, terutama terkait pasien isoman.

’’Yang harus dilakukan satgas Covid-19 tingkat desa adalah mendata gejala Covid ringan dan berat, sehingga penanganan lebih terarah dan jelas,’’ ucap legislator PAN itu. Lalu, kebutuhan isoman harus dicukupi. Jangan sampai pasien isoman nekat keluar rumah sendiri karena makan atau tidak ada yang meng-cover obatnya.

Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori menambahkan, dibutuhkan satgas tingkat RT. ’’Penguatan di tingkat RT, penekanannya pada pelayanan ke pasien isoman. Itu jadi tugas satgas RT,’’ ujarnya. Bila perlu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 sebaiknya ditunda. Misalnya, pembangunan infrastruktur desa. ’’Kuatkan dulu desa tangguh. Kalau perlu, beri punishment ke kepala desa yang tidak melakukan penanganan Covid dengan baik,’’ tegas Dhamroni.

Jumat (23/7), DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan OPD di Sidoarjo terkait penanganan Covid-19. Dewan ingin ada gambaran yang jelas terkait penanganan Covid di Kota Delta. Ada sejumlah usulan. Salah satunya terkait vaksinasi. ’’Sebelumnya harusnya di-tracing dulu, di-swab,’’ kata Ketua DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. Dikhawatirkan, warga yang divaksin ternyata positif sehingga malah membahayakan.

Menanggapi hearing di DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo drg Syaf Syatriawarman memaparkan sejumlah kebijakan baru. Salah satunya, isolasi di Hotel Delta Sinar Mayang bakal dihentikan per 1 Agustus. Sebab, tarifnya dirasa terlalu mahal. ’’Setiap hari, sewanya Rp 325 ribu per kamar,’’ ujar Syaf. Karena itu, isoman akan dioptimalkan di shelter yang tersedia. ’’Di shelter sudah mencukupi. Jadi, yang di hotel dihentikan tidak masalah,’’ lanjutnya. Kebutuhan tenaga kesehatan di shelter juga mencukupi.

[ad_2]

Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.