[ad_1]
JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan, meminta pemerintah kota menuntaskan sengketa Pulau Kemaro dengan zuriat atau keturunan ulama legendaris dan karismatik Ki Marogan.
”Sengketa Pulau Kemaro harus dituntaskan, jika belum Pemkot Palembang jangan melakukan pembangunan apapun di tempat yang akan dijadikan pusat rekreasi dan wisata air itu,” kata Anggota DPRD Palembang Sutami seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (21/6).
Menurut dia, pembangunan yang dilakukan di lahan bersengketa bisa menghabiskan anggaran dana daerah tanpa memberikan manfaat bagi warga Bumi Sriwijaya. Bangunan atau fasilitas apapun yang dibangun di Pulau Kemaro tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik karena zuriat Ki Marogan yang juga merasa memiliki hak atas lahan di kawasan itu pasti menolak tanahnya digunakan orang lain tanpa izin mereka.
”Untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dan timbulnya kerugian kedua belah pihak yang bersengketa, kami berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut,” kata Sutami.
Sementara itu, pendamping zuriat Ki Marogan dari Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (Krass) Dedek Chaniago mengatakan, pihaknya menginginkan kasus sengketa lahan sekitar 25 hektare yang akan dibangun Pemkot Palembang bersama investor kawasan wisata, diselesaikan secara damai. Niat baik dzuriat ulama legendaris dan karismatik Kiai Mgs Abdul Hamid (Ki Marogan) itu telah disampaikan dalam berbagai kesempatan kepada pihak Pemkot Palembang dan pihak DPRD.
Wali Kota Palembang Harnojoyo sebelumnya menyatakan, menyerahkan klaim kepemilikan Pulau Kemaro oleh keturunan Ki Marogan ke pengadilan. Sebab, pihaknya lebih fokus menggarap penataan kawasan tersebut.
Pemkot Palembang memiliki sertifikat resmi sebagai pemilik lahan yang akan dibangun kawasan wisata air di Pulau Kemaro. Pemerintah Kota Palembang sedang meningkatkan sinergi untuk menata Pulau Kemaro seluas 25 hektare bersama investor.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
