BOGOR (IM) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas pangan di Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, Tri menyampaikan pentingnya gerakan ini karena membantu masyarakat bisa menjangkau harga bahan pokok di masa ekonomi global yang tidak stabil.
“Gerakan Pangan Murah ini sebetulnya adalah kegiatan yang sangat membantu masyarakat, yang tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bogor, tapi seluruh Indonesia.
Karena ini merupakan kebijakan dari Bapak Presiden kepada seluruh menteri untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung ekonomi nasional, agar masyarakat bisa mempunyai daya beli ataupun mampu untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan pokok bagi mereka,” ungkapnya di Kantor Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (25/9/2024).
Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir inflasi di Indonesia cukup tinggi.
Presiden kemudian menginstruksikan kepada seluruh jajaran menteri untuk turut membantu menekan atau bahkan menahan angka inflasi agar tetap stabil.
Karena itu, sambung Tri, melalui arahan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selalu melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia, serta mengevaluasi dan memberikan arahan agar tetap mempertahankan angka inflasi di bawah 3 persen.
“Perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Mendagri untuk bisa ikut mengawasi bagaimana inflasi tidak memberatkan masyarakat.
Sehingga setiap Senin yang saya tahu, Bapak Mendagri memimpin kepala daerah seluruh Indonesia untuk memecahkan masalah inflasi secara bersama. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menikmati hasilnya, angka inflasi di bawah 3 persen, di mana ini adalah prestasi nasional yang diapresiasi oleh negara luar,” sambungnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan, upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor terbantu oleh program GPM. Saat ini, kata dia, angka inflasi di daerah tersebut sebesar -0,2 persen.
“Alhamdulillah kondisi inflasi di kabupaten Bogor itu ada di bawah minus 0,2 sehingga untuk hal itu Insya Allah bisa tetap terjaga,” beber Asmawa.
Ia menjelaskan, program GPM dilaksanakan dua kali setiap bulan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, dengan menawarkan 13 jenis komoditas.
Ini seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi rendang, daging sapi semur, daging ayam ras, dan gula pasir.
“Gerakan Pangan Murah sebenarnya dilaksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Bogor, tapi yang dihadiri langsung oleh pengurus pusat Tim Penggerak PKK itu di Klapanunggal. Tentu ini kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Dirinya jiga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan GPM. Mereka di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Perumda Pasar Tohaga, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Perum Bulog, dan lain-lain.
Ia berharap, kondisi inflasi di Kabupaten Bogor tetap terjaga, sehingga masyarakat memiliki akses yang luas dalam mendapatkan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga yang murah.
Selain Asmawa, kegiatan ini juga dihadiri Pj. Ketua TP PKK Jawa Barat, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bogor, Camat Klapanunggal, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Selain menjual bahan pangan murah, acara ini juga diisi dengan kegiatan edukatif mengenai pentingnya mengelola pangan secara bijak dan efisien. Dalam kesempatan itu, Tri juga mengunjungi stan-stan penjualan pangan murah dalam rangkaian kegiatan GPM.
Adapun komoditas yang dijual bervariasi tergantung pada ketersediaan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.
Rilis: Puspen Kemendagri
