[ad_1]
JawaPos.com – Reshuffle kabinet bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini terjadi adanya pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penambahan Kementerian Investasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapatkan informasi menteri yang akan terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi berinisial M. “Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle anggota kabinet dengan inisal huruf M,” ujar Luqman saat dikonfirmasi, Jumat (16/4).
Adapun, di Kabinet Indonesia Maju ada sejumlah menteri yang namanya berawalan M. Mereka adalah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Meko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Kemudian Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, sejak isu reshuffle ini mencuat banyak menteri-menteri yang mencari dukungan seolah si menteri tersebut banyak prestasinya.
“Sejak isu reshuffle berhembus ada menteri yang sibuk kampanye di media dan cari dukungan seolah penuh prestasi,” katanya.
Namun demikian, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB ini percaya Presiden Jokowi punya penilaiannya sendiri. Dia bisa melihat menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia dan yang tidak. “Saya percaya Pak Jokowi punya penilaian final dan tidak bisa dipengaruhi gemuruh media,” ungkapnya.
Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.
Kemudian, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik dua menteri baru. Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BPKM.
Sebab, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia pun meminta publik menunggu keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
