[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Pemerintah mencatatkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai Rp483 triliun. Adapun total anggaran PEN yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp695 triliun.
“Sampai dengan 14 Desember kemarin ini (realisasinya) sudah mencapai hampir 70 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers virtual, Senin (21/12/2020).
1. Rincian realisasi PEN 2020
Secara rinci, realisasi dari sektor kesehatan mencapai Rp47,05 triliun (47 persen), perlindungan sosial sebesar Rp217,6 triliun dari total anggaran Rp230,21 triliun, lalu sektoral K/L dan pemda, realisasinya Rp55,68 triliun (82 persen).
Lalu pembiayaan korporasi realisasinya Rp8,16 triliun atau 13 persen. Anggaran tersebut ditujukan sebagai dukungan korporasi melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.
Selanjutnya ada dukungan untuk UMKM yang baru terealisasi sebesar Rp106,46 triliun dari pagu anggaran Rp116 triliun. Terakhir, adalah insentif usaha untuk memberikan kelonggaran pembayaran pajak bagi dunia usaha, dan saat ini realisasinya 41 persen atau Rp49,12 triliun.
“Jadi ketika kita membuat pagu Rp 120,61 triliun, itu adalah di awal tahun 2020 kita membayangkan penggunaannya akan Rp120 triliun, namun ternyata penggunaannya saat ini dengan kegiatan ekonomi yang juga mengalami tekanan dan kontraksi maka penggunaan dari insentif usaha ini saat ini hanya sekitar 41 persen,” jelas Suahasil.
2. Pemerintah siapkan dana cadangan dari PEN untuk COVID-19 gratis
Sementera itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp54,4 triliun. Anggaran itu berasal dari cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp18 triliun dan sisah anggaran PEN.
“Dalam profram PEN kita untuk sektor kesehatan yang sebesar Rp99,5 trilin ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Ini akan digunakan untuk program vaksinasi. Jadi ini adalah anggaran yang akan kita cadangkan,” ucap dia.
3. Kemenkeu masih akan hitung kebutuhan dana untuk program vaksin COVID-19 gratis
Kendati telah menyiapkan dana cadangan, lanjut Sri Mulyani, pihaknya masih terus menghitung kebutuhan dana untuk program tersebut. Pertama, adalah terkait dengan kebutuhan dari jumlah penduduknya.
“Kita lakukan dari Kemenkes menempatkan ebrapa target dari vaksinasinya. Ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan WHO atau persatuan ahli di bidang pandemik. Ada yang menyebutkann 70 persen. Apakah betul 70 peren dari populasi itu sekitar 182 juta jiwa,” ucap dia.
Kedua, pihaknya juga akan menghitung kebutuhan dosis untuk disuntikkan kepada masyarakat. Bila setiap orang membutuhkan dua kali proses suntik vaksin COVID-19, maka minimal dosis yang disiapkan adalah mencapai 364 juta (182 juta jiwa x 2 dosis vaksin COVID-19).
“Ketiga yang harus dihitung Kemenkes dan BUMN dalam hal ini Bio Farma, itu dihitung efektivitas dari vaksin tersebut. Kalau efektivitas 90 persen maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen,” tambah dia.
Keempat, pemerintah juga akan menghitung dari sisi wastage atau kemungkinan dari vaksin tersebut terbuang atau terjadi pemborosan.
“Kalau itu semua sudah dihitung, kemudian kita juga akan hitung nakes, prioritas seperti apa maka kami bisa mendapat hitungan berapa dana yang dibutuhkan. Nah dari dana yang dibutuhkan bagiamana kita akan memenuhinya,” ujar Sri Mulyani.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
