[ad_1]
JawaPos.com – Kasus MS, 19, siswi asal Bengkulu yang dikeluarkan dari sekolah setelah mengunggah video hujatan kepada Palestina di platform TikTok masih terus menuai pro kontra. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai bahwa banyak hal aneh dalam kejadian ini.
“Kenapa janggal? Di satu sisi dinas pendidikan dilibatkan dalam proses pengeluaran anak ini, termasuk kepolisian bahkan yang kami anggap berlebihan. Tapi di sisi lain, Gubernur Bengkulu sebagai kepala daerah tertinggi di Provinsi Bengkulu justru menyayangkan keputusan dikeluarkannya anak ini dari SMA,” ungkap dia kepada JawaPos.com, Minggu (23/5).
Hal ini, kata Satriwan, adalah bentuk tidak adanya koordinasi antara pihak kepala daerah dan dinas pendidikan setempat. Sekolah pun mengambil langkah yang ekstrim tanpa diskusi.
“Ini kan tidak ada koordinasi antara gubernur sebagai kepala daerah dengan dinas pendidikan. Ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan,” tutur dia.
Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan ketidaksetujuannya terkait dikeluarkannya MS usai mengunduh video yang menghina Palestina. Menurut dia, hak MS sebagai pelajar tidak boleh dicabut.
’’Saya minta untuk tidak menghilangkan kesempatan yang bersangkutan. Bagaimana caranya agar tetap bisa bersekolah,’’ ujarnya.
Setelah permintaan itu disampaikan, Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Syaputra pun berkelit. Kalimat eufemismenya yang menjadi tameng.
Eka menyatakan, sekolah tak mengeluarkan MS. Hanya mengembalikan MS kepada orang tuanya untuk dibina selama pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing karena pandemi Covid-19.
”Mau dia (MS) tetap di sini (sekolah) ya gak apa-apa,” tutur Eka.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
