Nasional (IM) – RUU TNI yang pembahasannya tertutup dari publik memicu gelombang penolakan. Senin (17/03/25).
Ketidaktransparanan ini menimbulkan kecurigaan akan adanya pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI, sebuah konsep yang membawa luka mendalam bagi demokrasi Indonesia.
Masyarakat sipil menuntut pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, demi menjaga TNI tetap profesional sebagai alat pertahanan negara, bukan kekuatan politik.
Dwifungsi TNI adalah konsep di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki dua peran, yaitu sebagai kekuatan pertahanan negara dan sebagai kekuatan sosial-politik.
Konsep ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, setelah reformasi 1998, dwifungsi TNI dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dwifungsi TNI dapat merusak tatanan demokrasi karena memberikan kekuasaan yang besar kepada TNI, yang seharusnya berada di bawah kendali sipil.
Ancaman terhadap tatanan demokrasinya adalah keterlibatan militer dalam politik dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
Dan dapat menyebabkan militer mendominasi proses pengambilan keputusan politik, yang seharusnya di lakukan oleh warga sipil melalui perwakilan mereka
Militer yang memiliki kekuasaan sosial-politik cenderung menggunakan pendekatan represif dalam menangani masalah-masalah sosial.
Dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Keterlibatan TNI dalam politik dapat menyebabkan pembatasan kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul.
Hal ini karena TNI memiliki kekuatan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas politik.
Indonesia memiliki pengalaman kelam terhadap adanya dwi Fungsi ABRI pada masa orde baru yang sudah jelas terbukti menimbulkan banyak sekali dampak negatifnya dari pada dampak positinya antara lain.
Pelanggaran HAM, Pembatasan Demokrasi, Korupsi & KKN.
Masa kelam dwifungsi ABRI menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi sipil, dan menghormati hak asasi manusia.
Reformasi TNI yang dilakukan setelah era orde varu bertujuan untuk mengembalikan peran militer sebagai kekuatan pertahanan negara dan menjauhkan mereka dari politik praktis.
Sumber : Rama Yuda Bara, S.I.Kom Pengurus HMI Cabang Kotabumi
