[ad_1]
JawaPos.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju pada 2045. Namun, untuk mencapai target itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten antara 5,7 persen sampai 6,2 persen per tahun.
“Karena jika pertumbuhan itu tercapai, maka target tersebut akan sulit dicapai dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap dan tidak kunjung beranjak menjadi negara maju,” ujar Moeldoko saat menjadi pembicara Pelatihan Kepemimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, (7/4).
Pada pelatihan yang mengusung tema “Potret Kepemimpinan Masa Depan Menyongsong Tahun 2045” ini, Moeldoko yang didampingi Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma dan para Tenaga Ahli Kedeputian III KSP menyebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menuju 2045 harus mulai dari sekarang.
Moeldoko juga menuturkan, ada beberapa negara yang mengalami, middle income trap dengan pendapatan per kapita lebih dari USD 12.000. “Karena itu Indonesia tak boleh terjebak dan menargetkan pada tahun 2036 harus keluar jebakan itu,” ujarnya.
Moeldoko menyadari, untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita tersebut tentu tidak mudah karena selalu ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pandemi Covid-19.
“Covid-19 telah membawa Indonesia dan semua negara di dunia ke dalam situasi krisis dengan skala yang tidak pernah dialami sebelumnya, sehingga Covid muncul sebagai game changer saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19
Bahkan, kata Moeldoko, tidak ada resep yang berlaku umum di semua negara untuk keluar dari krisis akibat dampak pandemi Covid-19. Namun Pemerintah telah berupaya melakukan yang terbaik, sambil melihat potensi yang ada serta membenahi kekurangan-kekurangan yang sifatnya spesifik di Indonesia.
“Dengan demikian, diharapkan kita tidak hanya mampu keluar dari krisis, tetapi sekaligus menggunakan momentum ini untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar menuju Indonesia yang lebih baik,” terangnya.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, lanjut Moeldoko, sejak tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup upaya pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran.
“Untuk 2020, anggaran PEN adalah sebesar Rp 695 triliun. Sementara pada tahun 2021, alokasi anggaran PEN mencapai Rp 699,4 triliun. Angka ini dinamis, dalam arti masih bisa berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan, ” imbuhnya.
Moeldoko juga menegaskan, untuk mampu keluar dari krisis, dan sekaligus menjaga agar negara kita tetap berada di jalur yang benar sekaligus demi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045, maka diperlukan koordinasi yang baik dari setiap instansi dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengatasi pandemi dan sekaligus memulihkan perekonomian.
“Maka, diperlukan kepemimpinan yang kuat, tegas, berani mengambil keputusan, serta mau mendengar, yang didukung analisis memadai dari bawahan, dari akademisi, praktisi dan komponen masyarakat lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moeldoko juga menekankan pentingnya perhatian terhadap potensi ancaman ideologi. Karena ancaman tersebut nyata, dan dapat mengancam keutuhan negara dan stabilitas sosial-politik. Karena tanpa stabilitas sosial-politik, proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
