[ad_1]
JawaPos.com–Sesuai Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, sekolah tatap muka melibatkan satuan tugas pencegahan penyebaran Covid-19. Rencana sekolah tatap muka yang dimulai pada Juli direspons Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah.
Atas aturan SKB 4 Menteri tersebut, Khusnul sudah memantau berbagai sekolah. Hingga saat ini, menurut dia, sudah 70 persen sekolah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).
”Saat ini, sudah ada 70 persen sekolah negeri dan swasta yang siap melaksanakan PTM. Berbagai persiapan telah dilakukan. Seperti menyiapkan protokol kesehatan dan vaksinasi guru serta tenaga pendidik,” ujar Khusnul.
Mengacu pada SKB 4 Menteri, lanjut dia, pemerintah daerah adalah pemilik tanggung jawab terbesar atas izin PTM. Di Surabaya, zonasi penyebaran Covid-19 didasarkan pada kondisi kelurahan. Sehingga, zona tidak dilihat seluruh kota, namun se-kelurahan. Otomatis, izin PTM dikeluarkan satgas per kelurahan.
”Pemetaan itu berbasis kelurahan. Apabila di suatu daerah hasilnya zona hijau (kasus covid melandai), sekolah di daerah tersebut diperbolehkan melakukan pembelajaran secara tatap muka,” jelas Khusnul.
Selama mendampingi berbagai sekolah untuk persiapan PTM, Khusnul melihat segala persiapan telah dilakukan pihak sekolah yang juga bekerja sama dengan pihak komite. Selain persiapan infrastruktur seperti wastafel, thermogun, dan lainnya, pihak sekolah juga membuat sistem yang berbeda dari sebelumnya.
”Jadi ada komitmen bersama yang dibangun pihak sekolah dengan komite. Misalnya, jam pulang langsung dijemput. Takutnya, kalau nunggu jemputan, malah ngobrol dan seterusnya. Kita nggak pengen ada kluster baru di sekolah,” ungkap Khusnul.
Untuk itu, Khusnul memberikan beberapa masukan kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Di antaranya aturan membawa bekal bagi siswa, serta pengembangan UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah menjadi tempat perawatan bila ada yang merasa demam.
”Waktu istirahat yang tidak begitu lama itu, siswa bisa makan bekal. Jadi nggak keluar kelas untuk meminimalisir kontak dan pertemuan. UKS harus ada komunikasi dengan puskesmas. Jadi tahu kalau ada siswa yang tiba-tiba sakit atau terjadi hal yang tidak diinginkan,” tutur Khusnul.
Khusnul menjelaskan, pilot project PTM telah dilakukan di beberapa sekolah. Meski demikian, tidak semua sekolah yang mengajukan izin kesiapan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebab, menurut survei yang dilakukan Dispendik, mayoritas wali murid belum memberikan izin untuk mengikuti PTM.
”Ada yang bilang semua ingin PTM. Padahal menurut survei, mayoritas wali murid belum mengizinkan ikut PTM. Itu nggak apa-apa. Bisa disiasati, misal Senin dan Rabu, yang ikut PTM siswa nomor urut genap. Yang ganjil, ikut pembelajaran daring. Intinya harus 50 persen dari kapasitas kelas,” jelas Khusnul.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
