[ad_1]
JawaPos.com – Pakar sosio-teknologi Nanyang Technological University (NTU) Singapura Prof Sulfikar Amir mengatakan, upaya perampasan Partai Demokrat oleh pihak eksternal partai dapat mempengaruhi sektor perekonomian. Karena kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.
“Termasuk soal pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik,” kata Prof Sulfikar Amir dalam diskusi via daring yang digelar oleh Proklamasi Democracy Forum (PDF) di Jakarta.
Menurut Sulfikar, ada kecemasan melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut. “Dalam agraria, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, ini menjadi power grab, apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi,” kata dia.
Dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk merampas Partai Demokrat (power grab) secara sewenang-wenang mulai terasa di bidang keuangan, tercermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun.
Sementara itu, Pelaku pasar modal David Sutyanto menyebutkan ada hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi. Menurutnya, upaya pengambilalihan Partai Demokrat itu membuat iklim investasi menjadi panas. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah.
Karena itu, David berharap Pemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.
Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Center Syarwi Pangi Chaniago juga berharap pemerintah mau bertindak adil, rasional, dan bijaksana menyikapi polemik tersebut. Apalagi, terkait polemik itu belum adanya respons dari Presiden Joko Widodo, padahal Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mantan wartawan senior Syahrial Nasution. Menurut pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Kejadian itu jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak. “Ini hal yang sangat tidak pantas dalam proses politik,” ujarnya.
Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos
Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars
Sementara itu, Kabalitbang Partai Demokrat Tomi Satryatomo, menuturkan dalam pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal pihaknya menggunakan big data analytics.
Pada kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu, sementara pada kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.
“Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” ujar Tomi.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
