[ad_1]
JawaPos.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengeluhkan lantaran pihak Istana mengecat ulang Pesawat Kepresidenan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Mardani pengecatan pesawat tersebut sangat tidak bijak. Apalagi biaya pengecetan itu menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 2 miliar.
“Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (4/8).
Anggota Komisi II DPR itu menuturkan, harusnya Istana dalam mengerjakan sesuatu hal bisa dilihat dari urgensinya. Bahkan biaya pengecatan Rp 2 miliar ini bisa dialihkan ke lain, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
“Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja,” katanya.
Mardani berujar, ke depan sebaiknya pemerintah menjadi contoh bagi rakyatnya. Saat rakyat susah pemerintah hadir. Jangan sesuatu yang tidak dianggap tidak mendesak namun malah dikerjakan lebih dahulu.
“Ayo pemimpin contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya, jangan rakyatnya susah pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgent dan tidak primary need,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan telah dicat ulang yang sebelumnya berwarta biru dan putih. Kini diubah menjadi warna merah dan putih.
Heru menjelaskan, pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah diwacanakan pada 2019 silam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 2020.
Heru membantah bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. Sebab kata dia, pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah direncanakan 2019 silam. Terlebih sudah dialokasikan dalam APBN.
Oleh sebab itu, Heru berujar bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut tidak mengganggu anggaran pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.
Sekadar informasi, pada 2012 silam Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membeli pesawat kepresidenan. SBY beralasan, pembelian pesawat kepresidenan adalah bentuk efisiensi anggaran jangka panjang. Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, pemerintah juga kerepotan karena ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal ketimbang memakai pesawat sendiri.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
