[ad_1]
JawaPos.com – Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merapatkan barisan. Kemarin (7/3) DPP menggelar rapat konsolidasi.
Para ketua dan pengurus DPD dan DPC Demokrat memenuhi panggilan ”darurat” ke Jakarta untuk menyikapi penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
AHY membuka konsolidasi nasional di kantor DPP tersebut dengan penegasan bahwa partai akan melawan dan tidak mengakui hasil KLB. Dia menyebut punya hak dan kewajiban moral melawan GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat). ”Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat membunuh demokrasi di negeri ini,” tegasnya yang spontan disambut teriakan ”Lawan! Lawan!” oleh para pengurus dan kader.
Dalam forum commander’s call yang berlangsung mulai pukul 16.00, AHY memberikan kesempatan kepada para ketua DPD dari 34 provinsi untuk menyatakan sikap. Juga menunjukkan SK sebagai bukti pemilik suara yang sah dalam partai. Dilanjutkan dengan pernyataan 514 ketua DPC (kabupaten/kota) pada pukul 19.00.
Para ketua DPD dan DPC menyatakan perang melawan Moeldoko dan mengawal AHY sebagai ketua umum sampai masa tugas berakhir. Mereka juga meminta Moeldoko mundur dari jabatan kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka akan memproses hukum semua kader daerah masing-masing yang kedapatan terlibat dalam KLB Sumut.
Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menduga sejak awal pemerintah memiliki kepentingan jika melihat posisi Moeldoko sebagai kepala KSP saat KLB berlangsung.
”Jelas-jelas kekuasaan telah campur tangan dalam urusan internal Partai Demokrat. Kalau Moeldoko bukan (kepala) KSP, tidak akan terjadi sejauh ini,” paparnya.
Dugaan itu diperkuat dengan posisi Demokrat sebagai oposisi. Demokrat kerap berseberangan dengan pemerintah terkait kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Menurut Taufiq, sapaan Taufiqurrahman, gerakan tersebut bisa dianggap sebagai upaya mengacaukan Demokrat. ”Saya yakin nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira siapa yang sesungguhnya berada di balik Moeldoko,” lanjutnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Riau Asri Ausar menyayangkan sikap Moeldoko dan kubu KLB Sumut yang tidak beretika dalam berpolitik. Jika ingin mencapai kekuasaan tertinggi dalam partai, tutur dia, para mantan kader dan Moeldoko bisa membuat partai sendiri. ”Silakan Anda membuat partai baru. Tidak susah, bukan? Kenapa Anda mengacau di partai yang kami cintai ini?” tukasnya.
Baca juga: AHY Sebut KLB Deli Serdang Abal-Abal, SBY Merasa Bersalah
Selain pernyataan sikap secara terbuka, DPP Partai Demokrat menggelar rapat tertutup. AHY mengungkapkan, forum itu membahas strategi dan langkah yang akan diambil partai. Juga mencari solusi untuk mempertahankan demokrasi dan kedaulatan partai.
Sementara itu, pengurus dari kubu KLB Sumut belum memberikan pernyataan. Moeldoko setelah terpilih sebagai ketua umum versi KLB juga tidak memberikan pernyataan terbuka ke media. Dia hanya menyampaikan pesan melalui pidato singkat di hadapan para peserta KLB di The Hill Sibolangit, Deli Serdang.
Dalam kesempatan sebelumnya, Jhoni Allen Marbun yang memimpin sidang KLB menyatakan, hasil KLB akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk mendapatkan pengesahan. Upaya itu ditempuh untuk mengembalikan Demokrat menjadi partai demokratis.
Jhoni memastikan, berdasar hasil kongres, pihaknya akan merangkul semua kader dari Sabang sampai Merauke. Termasuk merangkul AHY. ”Kami terbuka. Mereka itu kan keluarga kita. Apalagi adik saya, Bung Ibas dan Bung AHY,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat versi KLB Sumut Marzuki Alie menyatakan, legal atau tidaknya KLB pekan lalu itu akan terjawab setelah penyerahan hasil kongres ke Kemenkum HAM. Dia menegaskan bahwa KLB dilaksanakan atas keinginan kader untuk membenahi Partai Demokrat agar menjadi partai yang terbuka bagi siapa saja.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
