Lampung Utara (IM) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Aula Tapis setempat, secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud Meeting.Selasa (23/03/22).
Biasanya Musrenbang pemkab Lampura dilakukan di aula Tapis dihadiri seluruh elemen, Dengan musyawarah virtual ini, tamu undangan dan peserta Musrenbang hanya memantau video dengan sistem dua arah seperti video conference.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman.
Hal ini dikatakan Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, saat memberikan sambutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 di ruang Tapis Setdakab Lampura.
Turut hadir dalam Musrembang, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, Sekda Lampura Drs. Lekok, Anggota DPRD, Forkopimda Lampung Utara, para Staf Ahli dan Asisten Pemerintah Kabupaten.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah.
“Karena keterbatasan tersebut, kami mengajak kepada semua pihak untuk selalu optimis dan bekerja lebih keras, berkreatifitas dan berinovasi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah, baik di sektor sumber daya alam, perdagangan, pariswisata, teknologi maupun potensi sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera,” ujar Bupati.
Selain itu, sambung Bupati, dalam rangka sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan rapat-rapat teknis dan diskusi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.
Katena itu, Bupati berharap melalui pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan, serta membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan RKPD Kabupaten Lampra yang dapat menjawab permasalahan yang ada.
Pada setiap tingkatan Musrenbang tersebut telah disampaikan pemaparan untuk mensinergikan program pembangunan dan progrm prioritas hasil Musrenbang Kecamatan. “Selanjutnya rumusan hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD Tahun 2022,” ujar Sekda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dan 232 Desa ini pada Tahun 2022. Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi.
Kemudian, permasalahan kedua adalah angka kemisikinan. Dimana yang menjadi isu strategisnya masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, serta satu hal penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.
“Perlu kami sampaikan bahwa terkait tata kelola pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terakhir, dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura,” pungkasnya.
(Fran)
