[ad_1]
JawaPos.com – Legislator Partai Demokrat Benny K Harman mengusulkan adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di institusi Polri. Menurutnya, TWK ini bisa menjadi instrumen pembinaan, bukan pemecatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan di institusi Korps Bhayangkara tersebut sudah ada tes seperti TWK. Namanya tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK).
“Tentang bagaimana Tes Wawasan Kebangsaan, sebenarnya setiap anggota Polri pas masuk sudah dites. Kami sudah ada namanya program tes PMK,” ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/6).
Bahkan, lanjutnya, pada saat anggota Polri menjalani proses kenaikan pangkat, sudah pasti ada tes yang mirip seperti TWK tersebut. “Bahkan ketika kenaikan pangkat juga itu dilakukan (tes seperti TWK-Red),” katanya.
Sehingga Gatot menjelaskan dalam rapat dengan Komisi III DPR ini Polri tidak memasukkan anggaran seperti tes TWK tersebut. Karena memang sudah ada programnya.
“Kami memang tidak khusus membuat anggaran seperti TWK. Tapi setiap pendidikan maupun kenaikan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri,” ungkapnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Benny mengusulkan diadakannya TWK untuk pegawai di Polri, Kemenkumham, dan Kejagung. Usulan ini Benny sampaikan saat rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wamenkumham Eddy Hiariej dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
“Saya mengusulkan kepada mitra kerja, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kumham, saya sangat senang ada TWK, seperti tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham, dilakukan juga hal yang sama,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/6).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, adanya TWK dapat membuat anggota di tiga lembaga tersebut menjadi profesional. Dia juga menampik anggapan bahwa TWK bisa dijadikan instrumen pemecatan.
“Tentu maksudnya bukan untuk memecat, atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita. Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi,” ungkapnya.
Benny juga mengeluhkan kenapa Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk usulannya itu. Padahal menurut dia, TWK tersebut sangatlah penting.
“Saya tidak melihat itu ada di sini (anggaran-Red), atau mungkin saya tidak nangkap. Tapi saya dengar tidak satu kata pun yang muncul ada agenda untuk Tes Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
