[ad_1]
JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mempertanyakan efektivitas pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini dikatakan setelah, Presiden Jokowi mengeluhkan adanya pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga memberikan intruksi memberantas pungli tersebut.
Adapun, Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 87/2016 Membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Satgas ini bertanggung jawab langsun kepada Presiden. Anggotanyapun yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.
“Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib pelaksanaan Perpres tersebut dalam tataran implementatif? Apakah sekedar hanya menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?,” ujar Didik kepada wartawan, Sabtu (12/6).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, karena Satgas Saber Pungli ini Presiden Jokowi yang mengeluarkan perpresnya, sebagai penanggung jawabnya, dan aparat penegak hukum dan instansi penting lainnya menjadi anggota. Maka sarusnya pemberantasan pungli bisa dilakukan secara masif, terus menerus dan berkesinambungan.
“Hingga pungli bisa diberantas secara utuh karena praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.
“Bisa jadi temuan Presiden terkait dengan pungli di Tanjung Priok itu sebagai pengingat Allah SWT kepada Presiden untuk memenuhi janji dan komitmen yang belum tertunaikan,” tambahnya.
Didik mengatakan, dengan diberantasan pungli tersebut, maka kinerja Satgas Saber Pungli untuk bisa dimanfaatkan kerjanya. Sehingga pungli di dalam negeri bisa teratasi.
“Atas dasar itu harapan kita semua Presiden Jokowi segera menyadarinya dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberahtasan yang masif hingga pungli bisa teratasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapatkan laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer pada Kamis (10/6), saat Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut.
Mulanya Jokowi bertanya kepada para sopir truk tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal. Sebab, ia mendapat informasi di media sosial soal maraknya aksi pungli.
Para pengemudi lantas mengeluhkan soal aksi pemalakan, penodongan hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Presiden Jokowi meminta ke Listyo Sigit Prabowo. menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
