[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo dikabarkan akan segera memanggil para calon menteri Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebur bergulir seiring dengan kabar reshuffle atau perombakan kabinet akhir tahun ini.
Terkait hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, reshuffle bisa terjadi kapan saja. Saat dipastikan apakah para calo menteri akan dipanggil hari ini, Selasa (22/12/2020), Heru menjawab hal itu bisa saja terjadi.
“Bisa saja (dipanggil), sesuai waktunya Bapak Presiden,” kata Heru saat dihubungi IDN Times, Senin (21/12/2020) malam.
1. Jokowi dan Ma’ruf Amin gelar rapat internal, kemungkinan bahas reshuffle
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menggelar rapat internal bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (21/12/2020). Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengonfirmasikan hal tersebut.
“Iya, kabarnya begitu,” kata Masduki saat dihubungi IDN Times, Senin.
Masduki mengatakan, Jokowi dan Ma’ruf membahas isu-isu strategis dan hangat saat ini. Kemungkinan juga membahas tentang pergantian menteri atau reshuffle kabinet.
“Mungkin aja (membahas reshuffle). Kan namanya isu strategis,” ucap Masduki.
Dikutip dari wapres.go.id, Ma’ruf Amin diagendakan mendampingi Jokowi dalam rapat internal pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB. Rapat tersebut digelar usai acara pelantikan Komisi Yudisial pada pukul 09.30 WIB.
2. Nama-nama yang diisukan isi kursi menteri
Mengenai reshuffle, beredar kabar tentang 6 posisi menteri yang akan diganti yakni posisi Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Agama (Menag), Menteri Sosial (Mensos), dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
Sedangkan nama-nama yang dikabarkan akan menempati posisi tersebut yaitu Budi Gunadi Sadikin, Sandiaga Uno, M. Lutfi, Yahya Cholil, Wahyu Sakti Trenggono, Hasto Wardoyo, hingga Tri Rismaharini.
Menanggapi nama-nama yang beredar itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta masyarakat tidak langsung mempercayainya sebelum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi.
“Kalau kabar-kabar burung itu siapa saja boleh bikin, isu-isu. Tapi kalau tidak keluar dari mulut Presiden pernyataan atau informasi itu, maka semua tidak bisa kita percaya, tidak bisa kita yakini sebagai satu informasi yang valid untuk diberitakan. Harus ada kepastian,” ucap Ngabalin saat dihubungi IDN Times, Senin (21/12/2020).
3. Jokowi sering berkomunikasi dengan ketua umum partai koalisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo rutin berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik koalisi. Namun, ia melanjutkan, Jokowi tidak pernah menyampaikan secara rinci tentang rencana reshuffle atau perombakan kabinet kepada partai politik.
“Presiden sejauh ini belum menyampaikan secara spesifik soal rencana reshuffle tersebut, termasuk apakah hanya mengisi dua pos kementerian yang menterinya dalam proses hukum, atau sekaligus melakukan penggantian di sejumlah portofolio kementerian,” kata Arsul kepada IDN Times, Kamis (17/12/2020).
4. Jokowi reshuffle kabinet jika ada momentum menteri terjerat hukum dan partai minta jatah kursi
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Politician Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Jokowi selalu melakukan reshuffle saat ada momentum. Menurut dia, adanya menteri yang terkena kasus korupsi bisa menjadi momen bagi Jokowi untuk reshuffle kabinet.
Selain ada menteri yang terjerat kasus hukum, Ujang menyebut, Jokowi juga biasanya melakukan reshuffle ketika ada momen salah satu partai koalisi meminta jatah kursi di kabinet.
“Reshuffle di kabinet jilid pertama Jokowi pernah dilakukan karena PDIP minta jatah menteri. Lalu ditambahlah jatah kursi menteri PDIP itu,” ujar Ujang kepada IDN Times, Kamis (17/12/2020).
Menurut Ujang, kosongnya dua kursi menteri saat ini akan tetap menjadi jatah Partai Gerindra dan PDIP. Namun, tetap ada kemungkinan diisi juga oleh profesional.
“Paling pun hanya di-switch. Misal jatah menteri Gerindra di KKP digeser ke kementerian lain. Tapi jatahnya tetap dua kursi bagi Gerindra,” jelas Ujang.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
