Pemerintahan Provinsi Maluku di Minta Cairkan Anggaran NPHD

oleh -202 views
Pemerintahan Provinsi Maluku
Sumber Foto: Facebook Kemendagri RI (Tito Karnavian)

MALUKU (IM) – Pemerintahan Provinsi Maluku diminta untuk mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Yang mana anggaran tersebut di peruntukkan sebagai dana. Anggaran Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini. Hal tersebut di sampaikan Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri. pada saat kunjungan kerjanya bersama Menko Polhukam, wakil ketua DPR RI, Kasum TNI dan wakil Kapolri. Saat memantau situasi politik dan perkembangannya terkini di Kantor Gubernut setempat.

Selain memantau situasi politik di Pemerintahan Provinsi Maluku. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Juga mengingatkan kedisiplinan masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan. Terkait pandemi Covid-19 agar terlaksananya program Objek Vital Nasional.Kamis (23/07).

“ Supaya bisa running lagi lebih cepat, maka daerah harus secepat mungkin NPHD diberikan, tadi data dari Bapak Gubernur saya sangat happy sekali karena Kepulauan Seram Bagian Timur ini sudah 94,81% untuk KPU-Bawaslu dan pengamanan, karena dalam catatan saya beda, dalam catatan saya ini KPU untuk Seram Bagian Timur baru 36,92%. ” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kunjungannya ke Pemerintahan Provinsi Maluku.

Sementara, pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Untuk Kabupaten Buru Selatan. tercatat realisasi pencairannya masih di bawah 70%.

“ Buru Selatan ini tadi 62%, di kami baru 40% KPU nya, kemudian Bawaslu-nya 40%, aparat keamanan yang 40%. ” Ujarnya.

Sedangkan Maluku Barat Daya, realisasi pencairan NPHD masih di bawah 50%. “Maluku Barat Daya 42,61% di catatan Pak Gubernur, di catatan kita 40% , Bawaslu-nya baru 49%, aparat keamanan baru 50%. ” Bebernya.

NPHD Kepulauan Aru Lebih Baik

Sementara itu pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kepulauan Aru. Dinilai Menteri Dalam Negeri melaksanakan pencairan NPHD itu, lebih baik dibandingkan tiga daerah lainnya.

“ Kepulauan Aru, tadi catatan Pak Gubernur 52,2 KPU, kita lihat yang terbaik Kepulauan Aru 63,91% , Bawaslu 100%, pengamanan 92,50%,” tutur Tito Karnavian.

Selain Tuntutan agar dapat segera cairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Juga meminta kepada Pemda untuk dapat memperioritaskan agenda Demokrasi untuk keberlangsungan pemerintahan Daerah. Karena bukan hanya tentang pelaksanaan pesta Demokrasi. Tetapi juga bahwa Pemilihan kepala Daerah akan dapat memberikan efek berupa Simulus ekonomi. Seperti contoh, akan bisa menghidupkan UMKM.

Baca Juga:

“ Ini tolong prioritaskan agenda demokrasi ini. Jadi mudah-mudahan saya kira nanti kami hanya menampilkan data, nanti yang penting mohon dari Bapak Gubernur ini bisa membuktikan betul-betul, karena anggaran ini bisa membantu stimulus ekonomi, karena 60% anggaran ini adalah untuk insentif penyelenggara, jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk membeli bahan perlengkapan untuk tenda, pena, kertas, dan lain-lain, sebagian lagi untuk perlindungan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain, otomatis akan bisa menghidupkan UMKM,” pungkas Kemendagri Tito Karnavian.

Diketahui, ada empat daerah di provinsi Maluku juga ikut dalam pesta demokrasi. Selain 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala Daerah tahun 2020 ini. keempat daerah tersebut di antaranya. Kabupaten Seram Bagian Timur. Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Sumber: Suronews dengan Judul ( Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *