[ad_1]
JawaPos.com – Ketidakhadiran National Unity Government (NUG) pada ASEAN leader meeting 24 April mendatang dipertanyakan banyak pihak. Pertemuan membahas situasi di Myanmar itu dinilai tidak akan berhasil jika hanya dihadiri pihak junta militer.
Manajer program advokasi untuk Asia Timur dan Asia Tenggara, Forum Asia, Rachel Arinii Judhistari mengatakan, NUG harus diikutsertakan dalam proses diskusi ASEAN Special Summit ini. Sebab, NUG merepresentasikan 76 persen parlemen terpilih secara demokratis, pemimpin etnis, dan civil disobedience movement.
Menurut Rachel, hanya dengan partisipasi NUG, aspirasi masyarakat Myanmar dapat tersalurkan. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan ASEAN untuk menjadi kawasan yang resilien dan mempromosikan approach people-centered. ”Jika ASEAN hanya menerima Jenderal Min Aung Hlaing, hal ini dapat disalahartikan,” ungkapnya saat dihubungi kemarin (19/4).
ASEAN bisa dianggap melegitimasi kudeta di Myanmar. Tentu hal tersebut tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat Myanmar. Dari informasi yang dia peroleh, NUG sebetulnya telah berupaya menghubungi ASEAN. Sebab, mereka sangat ingin berpartisipasi dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pekan ini.
Namun, ASEAN harus memberikan keamanan untuk kelancaran diskusi. Sebagaimana yang tertera dalam ASEAN charter, di mana keamanan dan imunitas peserta summit harus dijamin ASEAN. Sayangnya, belum ada tanggapan resmi dari ASEAN perihal ini. ”Namun, ketiadaan undangan untuk NUG menandakan ketidaksiapan ASEAN untuk memberikan legitimasi kepada pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis,” keluhnya.
Rachel mengungkapkan, absennya NUG dapat mengeskalasi konflik di dalam Myanmar. Karena itu, pihaknya meminta tindakan tegas ASEAN untuk berdialog dengan NUG serta masyarakat sipil Myanmar guna mendengar aspirasi mereka.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, Indonesia semestinya tidak menerima kedatangan pemimpin junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN di Jakarta. Sebab, hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap junta militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. ”Apalagi, rezim ini telah membantai warga sipil dan membungkam gerakan demokrasi yang merupakan suara rakyat Myanmar,” cetusnya.
Menurut Irine, jika memang Jenderal Min Aung Hlaing diundang, sebaiknya penyelenggara KTT juga mengundang pemerintahan tandingan yang didukung rakyat Myanmar, yaitu NUG. ”Jangan sampai ASEAN justru memberikan legitimasi bagi junta militer,” tegasnya.
PM Thailand Tidak Datang
Pemimpin ASEAN yang akan hadir dalam pertemuan di Jakarta Sabtu (24/4) berkurang satu. Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha kemarin memutuskan untuk tidak hadir. Dia bakal diwakili Wakil PM sekaligus Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai.
Sumber di internal pemerintahan Thailand yang memberikan informasi tersebut kepada Bangkok Post tidak mengungkap alasan Prayut tidak hadir. Ada kemungkinan dia tidak ingin terjebak dalam situasi yang serbasalah. Sebab, Prayut cukup dekat dengan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Di awal kudeta Min terang-terangan mengirim surat kepada Prayut. Isinya permintaan dukungan untuk demokrasi di Myanmar. Prayut maupun Min sama-sama berkuasa setelah mengudeta pemerintahan sebelumnya. Bedanya, Prayut didukung raja dan aksi massa di Thailand tidak sebesar di Myanmar.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
