[ad_1]
JawaPos.com – Tahun ini Pemkot Surabaya berkomitmen mencapai UHC (universal health coverage). Untuk mendaftarkan warga yang belum terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan, pemkot sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 400 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya drg Febria Rachmanita menyatakan, akses layanan kesehatan dasar yang mudah merupakan hak semua warga. Namun, belum semuanya tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ”Kami terus melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujar Feny, sapaan akrab Febria Rachmanita.
Nah, pemkot sudah meluncurkan program jaminan kesehatan semesta (JKS). Melalui program itu, diharapkan UHC bisa dicapai 100 persen tahun ini. Program tersebut merupakan terobosan Wali Kota Eri Cahyadi dan wakilnya, Armudji, untuk mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pahlawan.
Dulu warga harus ribet mengurus SKTM (surat keterangan tidak mampu) untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit. Melalui program JKS, warga cukup menunjukkan KTP untuk berobat. Waktu pelayanan di puskesmas juga akan dipangkas. Maksimal 15 menit per pasien.
Sejauh ini Feny menilai ada peningkatan persentase pelayanan kesehatan masyarakat. Dari 84,4 persen, kini cakupan pelayanan kesehatan masyarakat jika dilihat dari jumlah warga yang terdaftar di BPJS Kesehatan sudah mencapai 96,48 persen.
Pemkot masih mendata warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Untuk mendaftarkan warga yang belum di-cover jaminan kesehatan, pemkot sudah menyiapkan anggaran Rp 400 miliar. Nanti seluruh warga Surabaya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan seperti yang diatur pemerintah.
Gandeng 43 RS dan 20 Klinik Swasta
UHC merupakan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah cakupan kepesertaan warga terhadap jaminan kesehatan. Sebuah daerah bisa disebut mencapai UHC ketika 100 persen warganya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Di Surabaya, cakupan UHC sejatinya sudah mencapai 96,48 persen. Atau, sekitar 2,8 juta penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Angka tersebut bisa tercapai melalui berbagai upaya yang dilakukan selama dua tahun terakhir. ”Kami mengapresiasi kerja keras pemkot agar UHC bisa segera tercapai,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah kemarin (10/4).
Target ketercapaian UHC sejatinya ditetapkan sejak 2019. Namun, hingga tahun ini target itu tidak kunjung mencapai 100 persen. Menurut Khusnul, kendala tercapainya UHC selama ini terjadi pada pendataan. Sebab, data yang akurat menjadi kunci dalam memenuhi indikator UHC yang ditetapkan.
Masalahnya, program pendataan selama ini menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Sebab, data kondisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berubah. ”Ini juga yang perlu dibenahi agar pendataan calon peserta bisa segera diselesaikan,” tutur Khusnul.
Selain pendataan, sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat juga harus lebih digencarkan. Khusnul secara khusus mengapresiasi upaya pemkot dalam meraih ketercapaian UHC melalui program JKS (jaminan kesehatan semesta). Dalam JKS, disebutkan secara terperinci langkah-langkah pemkot untuk menggenjot ketercapaian UHC. Namun, langkah itu harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat bawah hingga lanjutan.
Khusnul menyinggung jumlah puskesmas yang sudah menyediakan instalasi rawat inap. Di antara 63 puskesmas, yang sudah dilengkapi fasilitas rawat inap baru 22 puskesmas. Artinya, masih ada 41 puskesmas yang perlu menjalani akreditasi tingkat lanjutan supaya fasilitas rawat inapnya bisa dilengkapi.
Selain itu, jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang menjalin kerja sama perlu ditambah. Sebab, seiring dengan meningkatnya capaian UHC, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga akan meningkat. ”Ini program bagus yang harus disambut dengan follow up yang tepat. Artinya, fasilitas kesehatan secara kualitas maupun kuantitas harus ditingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan bahwa program JKS memiliki dua sasaran. Pertama, warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan didaftarkan. Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat juga akan dibenahi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ”Khususnya, akses kesehatan dasar bagi masyarakat harus terpenuhi,” ujarnya.
Salah satu yang sudah dilakukan, membuat kebijakan berobat pakai KTP (kartu tanda penduduk). Jadi, warga yang berobat tidak perlu lagi ribet mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). ”Cukup pakai KTP ketika datang ke faskes,” kata mantan kepala bappeko tersebut.
Baca Juga: Kelepasan Memberikan Kode OTP, Akun Pinjaman Online Jebol Rp 23 Juta
Terkait jumlah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pemkot, Eri mengungkapkan bahwa sudah ada yang menandatangani perjanjian. Selain. 63 puskesmas, ada pula 43 rumah sakit dan 20 klinik yang sudah menjalin kerja sama. ”Kami ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Kota Surabaya,” kata mantan birokrat tersebut.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
