Pemprov Jogjakarta Belum Buka Pariwisata karena Masih PPKM Level 4

oleh
oleh

[ad_1]

JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta menyebutkan belum membuka destinasi wisata maupun fasilitas umum. Sebab, masih dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

”Kita ini kan kemarin masih ada di level 4, kita belum membuka tempat wisata karena kemungkinan masih ada paparan Covid-19,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Kompleks Gedung DPRD Jogjakarta, Senin (6/9).

Hal itu disampaikan Aji untuk merespons banyak wisatawan yang memadati kawasan Malioboro, Jogjakarta, pada Minggu (5/9). Dia menduga para pengunjung yang memadati Malioboro antara lain merupakan rombongan wisatawan yang diminta putar balik saat hendak memasuki kawasan Pantai Parangtritis, serta beberapa destinasi wisata lain di Jogjakarta saat akhir pekan.

”Saya kira kemarin ada beberapa tempat yang tidak kami perbolehkan seperti di Parangtritis diminta putar balik, nah mungkin karena yang di sana diminta putar balik, maka ngumpul di Malioboro,” ujar Kadarmanta Baskara Aji.

Aji berharap agar petugas maupun masyarakat bekerja sama untuk tidak menerima kunjungan wisatawan sementara waktu. Satuan polisi pamong praja (Sstpol PP) di level provinsi maupun kabupaten/kota, diminta mengantisipasi munculnya setiap potensi kerumunan sehingga level PPKM di Jogjakarta bisa segera turun.

”Bukan hanya petugas saja, tapi warga juga harus hati-hati dan melarang,” tutur Baskara.

Wakil Ketua DPRD Jogjakarta Huda Tri Yudiana menilai, aktivitas di Malioboro yang kembali bergeliat merupakan fenomena positif dari aspek perekonomian. Meski demikian, masyarakat perlu bersama-sama menyadari bahwa peningkatan aktivitas itu juga memiliki potensi meningkatkan kembali kasus konfirmasi Covid-19.

”Jangan seolah-olah PPKM mau selesai, kemudian mereka euforia, itu berbahaya. Euforia kemudian kasus naik lagi malah jadi tambah repot lagi,” ujar Huda.

Oleh sebab itu, dia meminta petugas keamanan di Malioboro lebih tegas dalam mengontrol pergerakan masyarakat di pusat wisata belanja itu. Agar warga tetap menerapkan prokes dan menghindari kerumunan.

”Kapasitas Malioboro kan sudah dihitung. Menurut saya, kalau sudah melebihi kapasitas ya harus tegas,” tutur Huda.

[ad_2]

Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!

Tentang Penulis: Redaksi

Pimprus
Website media INFOMURNI merupakan website resmi yang berbadan hukum, Berisikan berbagai informasi untuk publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.