[ad_1]
JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menangani daerah miskin menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Sumsel Ahmad Najib seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, setidaknya terdapat tiga Isu yang menjadi konsentrasi bersama. Yakni pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem, penajaman program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, serta keterpaduan penanganan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah.
Untuk itu, kata dia, lokasi dan sebaran masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem itu harus diperjelas. Yakni tinggal di daerah kawasan hutan atau daerah isolasi, di wilayah sengketa dan di daerah yang bukan hunian seperti kolong jembatan, bangunan liar, dan sebagainya.
”Kami sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumsel. Dari data yang disampaikan tersebut, kami akan selalu berupaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan kami juga telah menyusun langkah-langkah terkait hal tersebut,” kata Ahmad Najib pada Selasa (24/8).
Selain itu, Ahmad Najib menambahkan, Pemprov Sumsel telah mengambil peran dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan Sumatra Selatan (Sumsel) turun 0,14 persen pada Maret 2021. Kepala BPS Sumsel Zulkipli menyampaikan, penurunan kemiskinan di Sumsel sudah mengalami perubahan yang signifikan dan berharap hal tersebut terus berlanjut.
”Semoga ke depannya penurunan seperti ini terus terjadi, salah satunya melalui program yang dilakukan pemerintah daerah,” kata Zulkipli.
Jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2021 tercatat sebanyak 1.113,76 ribu. Jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi penurunan sebesar 5,89 ribu orang.
Angka penduduk miskin di desa lebih tinggi dibandingkan penduduk kota, sehingga perlu perhatian khusus agar langkah yang diambil lebih terarah.
BPS juga menyampaikan, garis kemiskinan Sumsel sebesar 457,455 per kapita yang dipengaruhi beberapa komoditas, baik makanan dan nonmakanan. ”Komoditas makanan menyumbang 74,45 persen terhadap garis kemiskinan di Sumsel. Sumsel masih berada di predikat 10 provinsi termiskin,” terang Zulkipli.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
