[ad_1]
JawaPos.com – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Artining Putri mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Wanita yang akrab disapa Puput ini salah satu nama yang disebut-sebut ke dalam daftar 75 pegawai tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK).
Puput mengaku pada 2 Maret 2021 para pegawai KPK menerima kiriman email dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada intinya meminta untuk mencetak kartu seleksi ASN. Tetapi justru pihak internal KPK mengimbau agar para pegawai tidak menggubris email tersebut.
“Informasi dari internal bahwa jangan direspons dahulu hal tersebut karena sedang disiapkan sistem IT, begitu tahu email 1.351 email kepada pegawai KPK yang akhirnya diminta mencetak kartu seleksi calon ASN tanggal 2 Maret ini,
Itu yang dikirimkan cukup membuat heboh di internal,” kata Puput dalam diskusi daring, Minggu (30/5).
Puput menyebut, penerimaan email dari BKN kepada pegawai KPK membuat heboh. Karena sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, status pegawai KPK berlaih ke ASN, bukan melakukan seleksi ASN.
“Karena rata-rata pegawai bertanya-tanya, kok jadi tes seleksi calon ASN. Karena kan kami bukan melamar kerja, kami bukan melamar untuk menjadi CPNS. Kami adalah pegawai KPK yang sudah melalui seleksi beberapa tahap untuk masuk ke KPK lalu kami diminta untuk tes seleksi ASN,” cetus Puput.
Dalam proses TWK yang digelar BKN, sambung Puput, tidak ada korelasinya dengan agenda pemberantasan korupsi.
Puput menyebut, menjalani TWK selama 45 menit dengan kurang lebih mendapat 200 pertanyaan.
“Saya menjalani wawancara 45 menit dengan dua orang asesor, itu tidak ada sama sekali terkait dengan antikorupsi, tidak ada sama sekali pertanyaan tentang bahkan misalnya, apakah saya mengingat Undang-Undang Tipikor misalnya atau apakah saya mengingat tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 misalnya itu tidak,” papar Puput.
Bahkan pihak asesor pun tidak memberitahu secara rinci mengenai pelaksanaan TWK itu dilakukan perekaman atau tidak. Tetapi ketika baru masuk ke dalam ruangan, Puput justru langsung mendapat pertanyaan.
“Wawancara ini akan direkam, wawancara ini semua akan direkam tidak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi begitu saya masuk sudah ada dua asesor yang menunggu, dua-duanya laki-laki langsung bertanya,” beber Puput.
Puput mengaku mendapat pertanyaan yang intoleran dan bahkan hingga melecehkan. Pertanyaan itu terkait apakah dirinya bersedia menerima donor darah dari agama lain, kemudian apakah mengucapkan Hari Raya Natal kepada umat Kristen.
“Saya bilang iya saya mau menerima donor darah dari agama lain, karena menurut saya agama saya juga enggak tahu pasti hukumnya apa, lalu yang kedua apakah saya mengucapkan hari raya Natal kepada umat Kristen dan Katolik. Kalau saya bilang saya mengucapkan. Lalu dua asesor itu bilanh, bukannya enggak boleh digituin?, terus saya bilang siapa yang bilang enggak boleh. Saya mengucapkan, saya punya banyak kerabat Kristen dan Katolik dan saya mengucapkan hari raya Natal,” ungkap Puput.
Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan
Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih
Puput menyebut, terdapat pelecehan dalam TWK tersebut. Dia menyebut ada rekannya yang sudah berumur 35 tahun tetapi belum menikah. Justru pegawai KPK tersebut dituding oleh pihak asesor sebagai LGBT.
“Usianya sekitar 35 tahun belum menikah, lalu ditanya kenapa belum menikah umur segini, lalu ditanya jangan-jangan LGBT ya, masih punya hasrat atau tidak, bagaimana kalau nikah sama saya aja mau nggak. Jadi istri kedua. Dengan dengan entengnya itu bercandaan,” ungkap Puput.
Menurut Puput hal itu sama saja dengan pelecehan. Tetapi pihak asesor menyebut, pernyataan dalam forum resmi yang dinamakan TWK itu hanya candaan.
“Wawancara formal tersebut mewakili lembaganya dan teman saya hadir sebagai pegawai KPK, apakah dalam forum resmi itu pantas untuk dijadikan bahan bercandaan,” cetus Puput.
Selain itu, pertanyaan menyipang juga terkait soal agama. Pihak asesor menanyakan pilihan Al-quran dan Pancasila. Menurut Puput, seolah-olah Al-quran tidak bisa beriringan dengan Pancasila.
“Teman saya sudah menjawab bahwa kita sebagai umat Islam, saya berpegang teguh kepada Al-quran tapi kalau sebagai warga negara ideologi negara yaitu Pancasila. Enggak bisa harus pilih salah satu, akhirnya teman saya bilang ya udah saya pilih Al-quran,” pungkas Puput.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
