[ad_1]
JawaPos.com – Kasus Covid-19 di wilayah Surabaya Raya, terus berangsur membaik. Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berharap, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap level PPKM.
Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, kondisi Surabaya yang terus membaik tersebut lahir dari buah kerja keras seluruh pihak. Mulai dari warga, satgas, tenaga kesehatan (nakes), relawan, swasta, serta TNI-Polri. “Karena gotong royong dibutuhkan dalam melawan pandemi,” katanya, Senin (16/8).
Pria 44 tahun itu menuturkan, salah satu kunci menurunkan rukun tetangga (RT) di Surabaya dari merah menjadi hijau adalah penguatan testing, tracing dan treatment (3T). Selama ini, upaya itu terus berjalan.
Langkah percepatan testing pun kini mendapat angin segar. Pemerintah telah membuat kebijakan anyar. Yakni, menurunkan biaya uji usap, maksimal Rp 550 ribu. “Dengan kebijakan Pak Jokowi, testing di Surabaya akan semakin cepat. Karena harga lebih terjangkau,” terangnya.
Tracing juga menjadi perhatian serius. Eri mengatakan, dalam satu hari pencarian kontak erat oleh petugas harus tuntas. Dengan demikian, pemkot mendapatkan data pasti warga yang terpapar Covid-19. “Pemkot bisa secepatnya memberikan treatment,” tutur alumnus ITS itu.
Bukti lain Surabaya membaik juga bisa dilihat dari tingkat keterisian rumah sakit. Data terbaru dari pemkot, bed occupancy rate (BOR) turun. Saat ini persentasenya 50 persen. Dua rumah sakit darurat, yaitu RS Lapangan Tembak (RSLT) dan RS GOR Indoor GBT saat ini telah kosong. Tidak ada lagi pasien yang dirawat.
Suami Rini Indriyani itu menambahkan, seluruh pasien dirujuk ke rumah sakit. Sebab, tingkat keterisian fasilitas kesehatan (faskes) di Surabaya jauh berkurang. “Di rumah sakit, pasien akan mendapatkan penanganan cepat,” tuturnya.
Karena itu, Eri memiliki harapan PPKM level 4 di Surabaya bisa secepatnya berakhir atau turun level. Pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran. Ekonomi harus kembali bergerak. Pendapatan warga secepatnya mesti meningkat. Dengan penurunan level PPKM, pemkot bisa memacu kembali aktivitas perdagangan serta kegiatan MICE (meeting incentives conferencing exhibition).
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyebut semua kepala daerah tentu tidak menginginkan ada PPKM. Alasannya, ekonomi sangat terdampak. Namun, sebagai bupati, tentu dirinya juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua. “Apapun yang menjadi arahan pusat, tentu sebagai pembantu Presiden, maka di semua lini harus membantu dan mensukseskan itu,” katanya, Senin (16/8).
Secara pribadi, dia menilai, bisa jadi PPKM kembali diperpanjang. Namun, perpanjangan itu bakal disertai relaksasi. Sebab, belakangan sudah ada tren membaik. Termasuk di Sidoarjo. BOR, misalnya. Tempat tidur (TT) isolasi saat ini turun menjadi 36 persen dan BOR intensif atau ICU 68 persen. ‘’Tentu butuh upaya lebih lagi agar BOR semakin menurun,’’ ucap dia.
‘’Seperti disampaikan Pak Presiden, penanganan Covid-19 itu seperti gas dan rem. Kalau kelihatan agak landai, ekonominya mulai dinaikkan,” lanjut Muhdlor. Yang jelas, apapun yang menjadi keputusan Presiden, pihaknya siap untuk menjalankan.
Senada denga Wali Kota Surabaya dan bupati Sidoarjo, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga berharap kebijakan yang diputuskan pusat akan lebih memudahkan masyarakat. Bupati Alumnus Unair itu belum mau berbicara banyak tentang PPKM. Yang pasti, dirinya menunggu regulasi dari pusat. “Kebijakan PPKM ini sangat berat. Mudah-mudahan dengan turun drastisnya kasus Covid-19 di Gresik, kami diberikan kebijakan yang memudahkan masyarakat,” tutur Yani.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
