[ad_1]
JawaPos.com – Ombudsman RI meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas harus dilaksanakan dengan ketat. Segala persyaratan untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus dipenuhi.
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menyampaikan, vaksinasi menyeluruh kepada tenaga pendidik dan kependidikan di suatu satuan pendidikan dirasa masih belum cukup untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan PTM terbatas.
“Harus dilihat lagi juga warna status wilayahnya,” jelasnya dalam siaran YouTube Ombudsman RI, Rabu (28/4).
Kata dia, status kedaruratan zona per wilayah itu juga harus menjadi indikator pembukaan sekolah. Perlu dilihat secara detil akan tingkat kedaruratan di masing-masing wilayah yang terdapat satuan pendidikan.
Dalam hal ini, pihaknya juga sudah melakukan pemantauan di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor dari warna status penyebaran Covid-19 dan dirasa perlu dievaluasi. Sebab, ditemukan adanya beberapa wilayah yang statusnya tidak sinkron dengan data yang diterima sekolah.
“Kendalanya ada yang tidak diupdate dan tidak sinkron dengan apa yang diterima sekolah. Harusnya kan ini terus menerus dikoordinasikan,” ujarnya.
Ini menjadi catatan penting dalam pelaksanan PTM terbatas agar tidak timbul kejadian yang tidak diinginkan. Ia berharap dinas pendidikan dan dinas kesehatan dapat melakukan evaluasi.
“Ini agar pemangku kepentingan benar-benar mempersiapkan PTM di era new normal ini agar lebih aman. PTM harus benar-benar aman. Kami himbau pandemi masih akan panjang dan kita harus juga menemukan cara tepat agar anak kita tetap mendapat pendidikan yang semestinya,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
