Jakarta (IM) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan Lembaga Pusat 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 20 hingga 21 November 2024 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.
Rakornas ini mengusung tema “Promosi Interoperabilitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI)”.
Tema ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Handayani Ningrum menyampaikan, Rakornas ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep interoperabilitas IKD, mendorong percepatan transformasi digital, dan memastikan pemanfaatan data kependudukan sesuai standar internasional.
“Kami ingin mendorong dan memperkenalkan konsep interoperabilitas yang sudah berjalan di Ditjen Dukcapil Kemendagri beserta use case yang sudah diimplementasikan,” ujar Handayani.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan kesiapan daerahnya menjadi percontohan dalam penerapan interoperabilitas IKD.
“Kami sungguh sangat siap untuk DKI Jakarta menjadi contoh, menjadi role model untuk pelaksanaan interoperabilitas IKD, dan pemanfaatan data pendudukan,” ungkap Teguh yang juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil.
Teguh menekankan pentingnya evaluasi dampak implementasi IKD melalui kajian akademis.
Menurutnya akan sangat menarik apabila semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta membuat kajian dampak penerapan IKD. Sebab data yang dihasilkan nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebijakan.
Dirinya berharap, Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi transformasi digital di tingkat nasional. “Diharapkan, bagaimana kemudian antar-kementerian/lembaga membangun sinergi dan kolaborasi untuk transformasi digital di Indonesia yang baik lagi,” pungkas Teguh.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh 1.065 peserta, termasuk pejabat eselon I kementerian/lembaga, narasumber nasional dan internasional, serta perwakilan dari 474 lembaga pengguna data kependudukan.
Adapun lembaga pengguna yang hadir terdiri dari unsur kementerian, lembaga non-kementerian, penegak hukum, sektor perbankan, jasa pembayaran, pasar modal, lembaga pembiayaan hingga koperasi, asuransi, serta lainnya.
Sumber: Puspen Kemendagri
