LAMPUNG UTARA (IM) – APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Begitu juga di kabupaten Lampung Utara.
Sementara pada dinas Perdagangan kabupten Lampung Utara, yang mana setelah sebelum di jabat oleh Wan Hendri sebagai kepala dinas yang lama. Kemudian berahir dengan terjerat OTT KPK pada tahun 2019 bersama Agung Ilmu Mangkunegara bupati Petahana pada saat itu. Selasa (26/01/2020).
Kini dinas perdagangan kabupaten Lampung Utara kembali di nakodai oleh mantan kabag Hukum yang juga bernama Hendri melalui seleksi terbuka (Selter) pada tahun 2020.
Meski nama sapaan keduanya hampir sama, namun Hendri kepala dinas perdagangan yang sekarang menjabat. Sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai kabag hukum pemerintahan daerah kabupaten Lampung Utara.
Dikutip dari antaranews. Hendri juga di sebut-sebut dan di panggil KPK sebagai saksi pada kasus suap fee proyek dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara yang melibatkan mantan bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang kini tengah menjalani hukuman.
Dari informasi yang dihimpun, APBDP pada dinas perdagangan kabupaten Lampung Utara, kurang lebih sebesar Rp 869.000.000.00,. Dengan pembagian di perkirakan menjadi beberapa paket Item kegiatan.
Sementara perealisasian yang terkesan tertutup seolah-olah anggaran pada APBDP dinas perdagangan tahun anggaran 2020 lalu, adalah rahasia negara yang sangat penting, sehingga memunculkan pertanyaan.
Terkait informasi perealisasian APBDP dinas perdagangan kabupaten lampung utara pada 2020 lalu. Hendri kepala dinas yang baru merealisasikan anggaran pada tahun tersebut belum dapat dikonfirmasi dikarenakan sakit hal itu di terangkan oleh salah satu pegawai didinas yang Hendri pimpin.
“Kepala dinas sedang sakit” ungkap salah seorang pegawai yang di jumpai pada dinas perdagangan setempat.
Ditayangkannya berita ini Hendri selaku kepala dinas belum dapat dikonfirmasi terkait perealisasian anggaran APBDP pada tahun 2020 didinas yang ia pimpin. (Fran)
