[ad_1]
JawaPos.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengaku pemerintah Indonesia pernah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus 2021 lalu. Dalam pemertemuan tersebut, pihak Taliban mengaku sedang berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif secepat mungkin.
“Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi instablitas domestik, dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan hubungan dengan dunia luar,” ujar Menteri Retno saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis (2/9).
Retno mengungkapkan, ada tiga pesan dan harapan yang disampaikan pemerintah Indonesia terhadap Taliban. Pertama, pentingnya untuk terus diupayakan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Kemudian kedua adalah jaminan bahwa Taliban tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat atau sarang pembibitan dan pelatihan bagi teroris.
“Pentingnya jaminan itu, agar Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground bagi aktivitas kelompok teroris yang megancam keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia,” katanya.
Selajutnya yang ketiga adalah, agar Taliban yang kini memimpin Afghanistan dapat menghormati hak-hak perempuan.
“Selain itu kami juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan, satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan damai stabil dan makmur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Retno menambahkan, saat ini Taliban telah menunjuk sejumlah pejabat sementara. Hal itu dilakukan mengingat adanya kebutuhan mendesak maka akibat kekosongan pemerintahan.
“Yaitu posisi menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen gubernur bank sentral, gubernur Kabul dan wali kota Kabul. Mereka mengatakan bahwa penunjukkan ini sifatnya sementara,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
