[ad_1]
JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali meminta agar pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi belanja daerah untuk untuk melindungi masyarakat dan memulihkan perekonomian di daerah. Namun, sayangnya hal itu belum direalisasikan sebab penyerapan belanja daerah saat ini masih sangat rendah.
Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi belanja daerah hingga April 2021 sendiri sebesar Rp 143,89 triliun atau baru 12,7 persen dari APBD. pemerintah perlu melakukan pengalokasian penyerapan dana daerah untuk membuat roda perekonomian daerah berputar.
“Belanja daerah kita masih rendah pada saat kita melakukan counter cyclical in action, yaitu pemerintah pusat menggunakan belanjanya untuk melindungi rakyat, memulihkan ekonomi, belanja daerah masih belum sinkron,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (25/5).
Sri Mulyani menyayangkan, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada menolong masyarakat. Selain itu, banyak dana yang masih tersimpan di bank yang semakin lama semakin tinggi yaitu mencapai Rp 194,54 triliun.
“Lebih banyak hanya untuk belanja pegawainya daripada menolong kepada masyarakat, atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Sri Mulyani menambahkan, hingga saat ini dana APBD belum selaras dengan APBN yang bekerja membantu masyarakat. “Jadi APBD belum bekerja secara sinkron dan optimal seiring dan seirama dengan APBN yang melakukan actionnya untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
