[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp54,4 triliun. Anggaran itu berasal dari cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp18 triliun.
“Dalam program PEN kita untuk sektor kesehatan yang sebesar Rp99,5 triliun ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Ini akan digunakan untuk program vaksinasi. Jadi ini adalah anggaran yang akan kita cadangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (21/12/2020).
1. Kemenkeu masih akan hitung kebutuhan dana untuk program vaksin COVID-19 gratis
Kendati telah menyiapkan dana cadangan, lanjut Sri Mulyani, pihaknya masih terus menghitung kebutuhan dana untuk program tersebut. Pertama, adalah terkait dengan kebutuhan dari jumlah penduduknya.
“Kita lakukan dari Kemenkes menempatkan ebrapa target dari vaksinasinya. Ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan WHO atau persatuan ahli di bidang pandemik. Ada yang menyebutkann 70 persen. Apakah betul 70 peren dari populasi itu sekitar 182 juta jiwa,” ucap dia.
Kedua, pihaknya juga akan menghitung kebutuhan dosis untuk disuntikkan kepada masyarakat. Bila setiap orang membutuhkan dua kali proses suntik vaksin COVID-19, maka minimal dosis yang disiapkan adalah mencapai 364 juta (182 juta jiwa x 2 dosis vaksin COVID-19).
“Ketiga yang harus dihitung Kemenkes dan BUMN dalam hal ini Bio Farma, itu dihitung efektifitas dari vaksin tersebut. Kalau efektivitas 90 persen maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen,” tambah dia.
Keempat, pemerintah juga akan menghitung dari sisi wastage atau kemungkinan dari vaksin tersebut terbuang atau terjadi pemborosan.
“Kalau itu semua sudah dihitung, kemudian kita juga akan hitung nakes, prioritas seperti apa maka kami bisa mendapat hitungan berapa dana yang dibutuhkan. Nah, dari dana yang dibutuhkan bagiamana kita akan memenuhinya,” ujar Sri Mulyani.
2. Sri Mulyani minta kementerian dan lembaga tetap lakukan belanja
Disisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga meminta kementerian/lembaga melakukan belanja. Hal ini dilakukan agar pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, pemerintah akan fokus mengkaji pemenuhan vaksin melalaui APBN.
“Karena belum jelas jumlah vaksin berapa, harganya. maka kami belum bisa menemukan angkanya hari ini. Kita akan kerja teruss dengan Kemenkes dan BUMN,” imbuh dia.
3. Jokowi gratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memutuskan bakal menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan penghitungan ulang keuangan negara mendapatkan banyak masukan dari masyarakat.
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
