[ad_1]
JawaPos.com – Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengelar demonstrasi di depan Kementerian Keuangan dan KPK. Mereka menuntut transparansi dana subsidi biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang, menurut mereka, tidak dialokasikan sebagaimana mestinya.
Adapun, dana tersebut berjumlah Rp 57, 72 triliun bersumber dari pungutan ekspor CPO sejak 2015 lalu. “Alih-alih untuk petani, malah dialokasikan untuk pihak-pihak yang sudah mapan mengontrol hulu dan hilir perkebunan sawit Indonesia,” ujar Kabid Organisasi SPKS Sabarudin dalam keterangan persnya, Kamis (22/4).
Ia merinci, dari total dana yang diperoleh BPDPKS, program peremajaan sawit hanya mendapat dana sekitar Rp 5, 3 triliun, sementara pengembangan SDM petani sawit hanya sekitar Rp 15 miliar.
“Padahal, pemerintah selalu mengklaim, program perkebunan rakyat sebagai prioritas. Namun, program sawit rakyat kalah penting dengan subsidi biodiesel yang hampir merogok kocek 90 persen dana sawit,” katanya.
Sabarudin menambahkan, berdasarkan catatan SPKS, tidak ada bantuan spesifik yang diberikan kepada petani sawit selama masa pandemi. Sebaliknya, menurutnya, pemerintah justru mengeluarkan insentif bagi industri biodiesel. Padahal, berdasarkan data BPS 2019, sebanyak 41,35 persen sumber pungutan pemerintah di bidang perkebunan berasal dari kebun-kebun yang dikelola rakyat.
“Sayangnya, dana ini bukannya dikembalikan kepada petani, tapi ke industri biodiesel. Kebijakan yang muncul di masa pandemi Covid-19 ini sudah menjadi alarm serius ketidakberpihakan pemerintah,” katanya.
Karenanya, lanjut Sabarudin, KPK harus mengaudit dan menelusuri hal ini. “Ke depan kami menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran BPDPKS ke publik. Jangan sampai ini menambah daftar mega korupsi di era Presiden Joko Widodo,” tutupnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
