Mataram (IM) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran penting data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung Asta Cita atau delapan misi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ditegaskan Bima dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2024 di Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (4/11/2024).
Menurutnya, Asta Cita jika ditelisik satu per satu sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan update. Tidak mungkin, kata dia, kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai.
Dia menegaskan, tugas Dukcapil tak hanya mencatat, memvalidasi, tapi juga memastikan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pemerintah. Karena itu, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil dengan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat. “Bisa membayangkan Bapak/Ibu betapa urgennya, betapa daruratnya, betapa pentingnya data itu kita miliki,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya membeberkan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian banyak pihak dalam mengelola data kependudukan. Hal itu seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur Dukcapil. Kualitas SDM itu menyangkut kapasitas, integritas, dan akuntabilitas.
Dia mengatakan, upaya meningkatkan kualitas SDM ini salah satunya dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memilih Kepala Dinas Dukcapil yang mumpuni. Namun, ini juga perlu didukung oleh jajaran Dinas Dukcapil yang memiliki standar kualifikasi pemahaman terhadap teknologi informatika. “Tidak hanya tataran kepala dinas, tapi semua tim di bawahnya harus memiliki standar minimum pemahaman terhadap IT,” jelasnya.
Di lain sisi, Bima menegaskan pentingnya birokrasi termasuk Dukcapil memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat. Menurutnya, hal ini sangat didambakan oleh seluruh masyarakat. Ini tidak hanya menyangkut perilaku petugas pelayanan, tapi juga fasilitas yang memadai. “Target kita ke sana, layanan digital ini bukan hanya memudahkan, tapi pada ujungnya adalah membahagiakan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya berharap adanya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan Dukcapil. Bima juga mengapresiasi Pemda yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi dibanding daerah lain. (*)
Sumber: Puspen Kemendagri
