[ad_1]
JawaPos.com – Polemik kuota haji yang belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi membuat publik di tanah air menyampaikan kekecewaannya. Pemerintah Arab Saudi dianggap tidak konsisten. Di antara masyarakat yang menunjukkan kekecewaannya adalah Sekretaris Jenderal Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia, Bintang Wahyu Saputra.
Dia menyarankan sebaiknya pemerintah Arab Saudi menyerahkan pengelolaan haji kepada negara-negara Organiasasi Kerja Sama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi dinilai tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.
“Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” ujar Bintang kepada wartawan, Selasa (8/6).
Makkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Makkah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.
“Tidak sedikit umat Islam Indonesia yang ikhlas menabung bertahun-tahun untuk bisa mewujudkan mimpinya beribadah Haji. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orang tuanya. Ini cermin Ibadah Haji menjadi prioritas dalam hidup umat Islam Indonesia. Duta Besar Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Jangan politicking menggunakan Haji,” katanya.
Kata Bintang, Duta Besar Arab Saudi, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politik terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoax.
Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat kuota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi.
“Dalam surat Dubes Saudi kepada Ketua DPR disebutkan jelas, Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ini politik. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” tutur Bintang.
Seharusnya, lanjut Bintang, kuota Haji untuk Indonesia tidak akan jadi polemik jika pemerintah Arab Saudi tegas dari awal tidak plin plan. Pejabatnya menyebut hanya sebelas negara yang bisa masuk ke Saudi tanpa penjelasan masuk ke Saudi untuk urusan apa. Karena disampaikan menjelang Haji, informasi yang tidak lengkap ini dianggap hanya sebelas negara yang mendapat quota haji. Faktanya tidak demikian.
“Sebagai bentuk protes kami, hari Rabu kami akan melakukan aksi usir dubes Arab Saudi dari Indonesia dan menekan OKI mengambil alih pengelolaan mekkah dan madinah agar lebih profesional,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
