[ad_1]
JawaPos.com – Ketua Banggar (Banggar) DPR Said Abdullah berharap belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19. Sekaligus mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Hal ini penting guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (3/6).
Salah satunya, lanjut politikus senior PDI Perjuangan ini dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022.
Selain itu, prioritas belanja Pemerintah juga harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.
“Semua alokasi anggaran Pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik (result based),” jelas Said.
Selain itu lanjut Said, rencana Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah.
“Kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional,” tuturnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, TKDD tidak hanya sekedar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah.
Karena itu, Said mendorong agar kebijakan Dana Desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Disamping itu, juga mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa.
“Saya kira, ini urgent agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.
Said melanjutkan APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada dibawah 3 persen, sebagaimana diamanahkan oleh UU. No.2 Tahun 2020.
Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan
Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih
“Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023,” tuturnya.
Said juga berharap kebijakan tersebut segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan.
Hal ini penting guna mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
“Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya, Pemerintah bisa mempersiapkan dan mengkonsolidasikan semua data dan informasi di setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dibutuhkan,” pungkasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
