[ad_1]
Jakarta, IDN Times – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menepis aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di awal masa jabatannya sebagai pencitraan. Menurut Djarot, aktivitas blusukan dan meninjau situasi di lapangan sudah menjadi ciri khas Risma sejak menjabat Wali Kota Surabaya.
Dikutip keterangan resmi Kementerian Sosial pada Senin, 28 Desember 2020 lalu, Risma memilih blusukan di kawasan aliran Sungai Ciliwung di belakang gedung kementerian Sosial. Tak pelak, aksi Risma itu menuai sorotan dan kritik, bahkan, kata “Mensos” dan “pencitraan” menjadi trending di media sosial pada Selasa (5/1/2021).
“Dari dulu (Bu Risma) sudah begitu. Kok pencitraan? Iya memang ada yang seperti itu (mengembuskan isu untuk pilpres 2024). Tapi, kerja positif aja. Gak usah didengarkan hal-hal seperti itu. Fokus saja pada tupoksinya,” kata Djarot ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa (5/1/2021).
Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama itu mengatakan, sejak awal Risma sudah tidak suka bekerja dari balik meja. Meski kini ia tengah fokus blusukan, Djarot menyebut bukan berarti Risma tak membereskan permasalahan utama yang ada di Kementerian Sosial.
“Dia punya pengalaman membuat e-budgeting ketika masih bertugas di Surabaya. Itu pasti akan dilakukan di Kemensos. Jadi, kalau menurut saya, kebiasaan itu (blusukan) tetap dijalankan saja,” ujar dia.
Namun, benarkah aksi blusukan Risma tidak memiliki motif agar ia bisa ikut pilkada atau pilpres? Apakah aksi blusukan Risma efektif membantu masyarakat yang tidak mampu?
1. Warga di kolong fly over tolak tawaran Risma untuk direlokasi
Saat blusukan perdananya ke kolong jembatan fly over, Risma disebut, menawarkan kepada warga yang tinggal di situ untuk direlokasi ke balai milik Kemensos. Namun, tawaran itu ditolak lantaran lokasi balai jauh dari tempat mereka bekerja sebagai pemulung.
Menurut pandangan Direktur Rujak Centre for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, penolakan itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam cuitannya di media sosial, pada 1 Januari 2021 lalu, Elisa menilai, yang dibutuhkan pemulung adalah tempat menaruh barang yang dekat dengan sumber dan sesamanya.
“Yang penting itu mendengarkan dulu bukan langsung maju memberi solusi tanpa paham dulu konteks dan masalahnya,” tulis Elisa.
IDN Times sudah meminta izin kepada Elisa untuk mengutip ulang cuitan tersebut. Alih-alih tetap melanjutkan aksi blusukan, Elisa menyarankan agar Risma fokus terhadap distribusi dana bantuan sosial di masa pandemik.
“Termasuk bagaimana langkah pencegahan agar tidak dikorupsi,” kata dia lagi.
Elisa juga menilai, sebagai pejabat publik dengan kewenangan strategis, Risma seharusnya fokus terhadap pembuatan kebijakan. Ia mewanti-wanti jangan sampai data penerima bansos belum diperbarui di akhir jabatannya nanti.
“Kecuali memang rencana ibu hanya untuk blusukan saja,” tuturnya.
2. PDIP bantah Risma ambil alih tugas Pemprov DKI dengan menghampiri tuna wisma
Djarot juga membantah bila koleganya di PDIP berusaha mengambil alih tugas Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya memberi bantuan ke warga tuna wisma. Malah menurut Djarot, Provinsi DKI yang kini dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan tak mengerjakan tugasnya untuk merangkul warga tak mampu.
“Seharusnya Pemprov DKI lebih semangat dong membereskan gelandangan, PKL (pedagang kaki lima), warga yang tinggal di kolong jembatan, pinggir sungai. Itu saudara kita lho yang berhak untuk hidup layak,” kata Djarot.
Ia menjelaskan upaya Risma untuk membantu sudah sesuai tupoksinya sebagai Menteri Sosial. Namun, Djarot tak menampik akan lebih baik bila upaya itu dikoordinasikan dengan Gubernur Anies.
3. Risma diduga sibuk blusukan untuk membuka peluang jadi Gubernur DKI
Menurut pandangan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Dr Ujang Komarudin, aksi blusukan Risma tidak tulus, karena ingin menengok warga tak mampu. Ia justru sedang membangun jalan untuk bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Itu menandakan kelihatannya dia didorong untuk menjadi calon gubernur, baik pilkada-nya dilakukan di tahun 2022 atau sesuai dengan jadwal pada 2024,” kata Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada hari ini.
Upaya mendorong Risma menjadi calon gubernur di ibu kota bisa dijadikan momentum membalaskan kekalahan PDI Perjuangan di pilkada 2017. Meski menguasai DPRD, kursi gubernur tak diisi oleh sosok yang diusung partai tersebut. Maklum Ahok dan Djarot gagal menjadi pemimpin ibu kota.
“Itu meninggalkan luka yang dalam bagi PDIP. Maka, kelihatannya ini dibuat agar bisa menyaingi Anies,” katanya lagi.
Ia menambahkan, usai Ahok kalah dalam pilkada 2017, PDIP belum memiliki figur kader yang cukup kuat untuk disandingkan dengan Anies. Sehingga, ada kekosongan figur.
“Masuknya Risma jadi menteri sosial dan blusukan ke sana kemari di Jakarta, menandakan ruang kosong itu diisi oleh Risma. Skenario itu terbukti karena kini Risma disanding-sandingkan dengan Anies,” ujarnya.
Risma, kata Ujang, menyadari aksi blusukannya itu akan menjadi perbincangan publik sehingga semakin menaikan pamornya di mata publik.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs idntimes.com, klik link disini!
