[ad_1]
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021. Kali ini mulai ada pelonggaran pembatasan. Misalnya, pedagang kaki lima sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan ketat dan boleh makan di tempat dengan waktu maksimal 20 menit.
Menanggapi hal ini, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, memang idealnya yang harus dilakukan adalah PPKM darurat atau semi lockdown. Namun ia mengakui, untuk kondisi saat ini itu adalah pilihan paling sulit dan berat secara sosial ekonomi dan politik.
“Ya memang paling ideal dilanjutkan, tapi memang berat, dari sisi ekonomi sosial politik. Idealnya memang dilanjutkan, saat ini pun PPKM itu bukan paling ideal. Harusnya kan lockdown, PPKM darurat kan semi lockdown lah. Ya memang untuk kondisi saat ini sulit dan berat ya masyarakat melanjutkan itu,” tegas Dicky kepada JawaPos.com, Minggu (25/7).
Namun memang, kata dia, meski dilonggarkan semestinya harus dilakukan secara bertahap. Ia mengusulkan agar pegawai kantoran wajib tetap harus bekerja dari rumah atau WFH.
“Kalau mau melonggarkan, maka aturlah sesuatu yang memang bisa dikendalikan. Salah satu yang paling memungkinkan itu 80-90 persen adalah WFH tetap wajib dari rumah. ASN, kantor swasta, BUMN harus tetap WFH. Tapi WFH juga harus serius dan konsisten, jangan WFH malah jalan-jalan ke mana-mana,” tegasnya.
Dicky juga menegaskan agar karyawan atau pekerja dengan penyakit komorbid tetap harus bekerja dari rumah. Ia mengingatkan meski mulai dilonggarkan, semestinya, testing dan tracing serta treatment harus optimal, dan protokol kesehatan harus tetap berjalan.
Seiring dengan mulai dilonggarkannya lagi fasilitas perekonomian masyarakat di tengah kasus dang angka kematian yang masih tinggi, Dicky menegaskan 3T terutama testing dan tracing menjadi kelemahan Indonesia. Semestinya dengan kasus aktif hampir 600 ribu, dan kasus harian 50 ribu sehari, ia mengusulkan testing harus 1 juta per hari.
Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat
“Kalau target testing 500 ribu pun masih enggak memadai, itu boleh saja dilakukan saat awal tahun lalu. Tapi sekarang harusnya sejuta testing. Tapi jangan tes dengan PCR ya, pemerintah mahal juga biayanya. Cukup dengan rapidtes antigen harganya Rp 50 ribuan tapi validitas akurasi jauh sudah makin baik dibanding awal-awal sudah 97 persen saat ini. Itu jauh memenuhi syarat dan harusnya ditanggung pemerintah. Kalau enggak, kita akan gagal,” katanya,.
Ia mengibaratkan seperti melawan musuh dalam berperang, maka musuh yang tak nyata yakni Covid-19 harus ditemukan sebanyak-banyaknya dengan testing. Kemudian barulah dibentengi juga dengan vaksinasi.
“Kalau testing seadanya, maka tak terkendali dong musuhnya. Jadi paradigmanya, menemukan kasus itu prestasi.
Kemudian langsung isolasi karantina, transmisinya putus. 3T itu cost effective dengan 5M juga yang punya daya ungkit besar untuk cegah perburukan di sektor lain,” tutupnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
