[ad_1]
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, penyelesaian konflik yang terjadi di Papua diharapkan tidak dengan senjata. Dia mengharapkan, konflik di Bumi Cendrawasih itu bisa selesai melalui jalur dialog.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud dalam keterangannya, Minggu (13/6).
Mahfud menuturkan, adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak diluar kelompok bersenjata itu. Hal ini disampaikan Mahfud dalam pertemuannya dengan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Jumat (11/6) lalu.
MRP merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua. Mahfud berujar, rakyat Papua memahami yang dilakukan pemerintah sesuai konstitusi.
“Saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, dimana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor Konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” ucap Mahfud.
Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua. Ketua MRP Timotius Murib, menyampaikan pihaknya datang untuk mengkomunikasikan berbagai hal di tanah Papua, ini dalam hal menyikapi proses perubahan kedua UU Nomor 21/2001 yang sedang bergulir di DPR, MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat.
“Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua,” tandasnya.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
