[ad_1]
JawaPos.com – Pulang kampung lebih awal menjadi cara masyarakat untuk menyiasati larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Fenomena ”curi start” itu perlu diantisipasi pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, yang lebih penting dilakukan pemerintah saat ini adalah berkoordinasi dengan pemda untuk menyiapkan penanganan dalam menerima para pemudik.
’’Saya 99 persen yakin mudik bakal tetap padat. Tapi, pemerintah sejauh ini belum banyak berkoordinasi dengan daerah untuk bersiap,” jelas Agus kepada Jawa Pos kemarin (19/4).
Persiapan yang dimaksud meliputi banyak hal. Di antaranya, lokasi karantina dan prosedurnya, persiapan kapasitas bed rumah sakit, serta penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment). Agus menyebutkan, 3T merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh dalam mengendalikan peningkatan kasus.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain. Misalnya, kerumunan yang akan terjadi dalam perayaan-perayaan Idul Fitri di kampung halaman. Termasuk mengantisipasi arus balik yang berpotensi membawa penularan Covid-19 dari daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta. ’’Kalau mau dilarang susah juga. Banyak yang berpikir pesta di kampung dilarang, tapi presidennya menghadiri pesta perkawinan,” katanya.
Menurut Agus, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan yang berubah-ubah. Misalnya, kebijakan membuka tempat-tempat wisata dengan dalih bisa menerapkan protokol kesehatan lebih efektif. ’’Kalau yang pakai pagar seperti Ragunan gampang. Kalau Pangandaran atau Banten, sepanjang apa garis pantainya? Mau diberlakukan protokol seperti apa?” katanya.
Kebijakan yang kerap berubah itu juga bakal membuat benturan aparat dengan warga. Dalam aturan SE ketua satgas Covid-19, larangan mudik hanya ditetapkan pada 6 sampai 17 Mei. Namun, jika nanti terdapat lonjakan pemudik yang bergerak sebelum tanggal 6, kata Agus, bisa jadi pemerintah akhirnya terpaksa membuat aturan baru. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, itu bakal menimbulkan masalah. ’’Di lapangan bakal banyak debat dengan warga. Aparat pusing,” jelasnya.
Baca juga: DPR Minta Pemda Harus Tegas kepada Warga yang Nekat Mudik
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno menjelaskan, membuka tempat wisata merupakan bentuk antisipasi dan pilihan alternatif masyarakat karena dilarang mudik. Dia memastikan bahwa setiap tempat wisata yang dibuka bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kapasitas pengunjung dibatasi hingga 50 persen. ’’Kunjungan ke destinasi wisata nantinya tetap dalam bingkai PPKM skala mikro. Jadi, masyarakat nggak usah bingung,’’ kata Sandi.
Meski begitu, Sandi menyerahkan keputusan akhir kepada pemda dan satgas Covid-19 setempat. Keduanya berhak menentukan dengan mempertimbangkan angka kasus persebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
Saksikan video menarik berikut ini:
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
