[ad_1]
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pemerintah. Temuan di lapangan, ada program infrastruktur yang tidak sinkron satu sama lain dan malah merugikan rakyat.
Saat turun ke lapangan, presiden kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.
Misalnya, tidak ada fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau waduk.
Lalu, ada pembangunan pelabuhan yang tidak dibarengi dengan akses jalan. ’’Bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Gimana pelabuhan bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu,’’ ungkap Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor kemarin (27/5).
Lantaran tidak sinkron, kata Jokowi, daya ungkit program tidak optimal. Masyarakat juga dirugikan karena tidak menerima manfaat dari program pemerintah. ’’Karena itu, saya perintah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mengaudit kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kawal dari hulu,’’ tegasnya.
Jokowi meminta agar pengawalan dilakukan sejak awal perencanaan. BPKP dan APIP diminta untuk terus mengikuti. Dengan begitu, program yang direncanakan tidak mengulang perencanaan tahun sebelumnya. Selain itu, program harus adaptif dengan kondisi terkini.
Jokowi menekankan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dari belanja pemerintah merupakan hal penting. Dalam kesempatan itu, presiden meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Baca juga: Kunjungi Blitar, Presiden Targetkan 3 Juta Hektare Lahan Irigasi
Dia prihatin, hingga Mei realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, diketahui sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Itu dinilainya sangat rendah. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
